RMOLBanten. Kekhawatiran Polri akan ruang geraknya berkurang dengan pelibatan TNI dalam RUU Terorisme cukup disayangkan.
- Eksaminasi PK Mardani Maming Dinilai Tidak Mendukung Pemberantasan Korupsi, Justru Terkesan Pro Koruptor Terkait Suap Gratifikasi Berbungkus Fee
- Dugaan Pencairan Tukin Fiktif, Giliran 2 PNS Ditjen Minerba Dicecar KPK
- Selebgram Medina Zein Dituntut 32 Bulan Penjara di Kasus Penipuan Penjualan Tas Hermes Palsu ke Pengusaha Surabaya
Begitu kata anggota Pansus RUU Terorime dari Fraksi Golkar, Dave Laksono di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).
"Kalau khawatir TNI masuk, saya bukan mau bilang itu berlebihan karena di dalam UU kan diatur bahwa posisi TNI sesuai pasal 34 UU TNI,†ujarnya.
Dave menjelaskan bahwa TNI tetap tidak bisa melakukan penyidikan, penahanan. Tugas TNI hanya dalam pengejaran, sementara proses hukum dan lain-lainnya ada di Polri.
Ia justru menekankan bahwa dengan adanya RUU Terorisme ini, nantinya justru akan ada penguatan kewenangan dan ruang gerak bagi institusi Polri.
"Memberikan ruang wilayah yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penahanan, penyidikan, memproses mempercepat pengadilan," tukasnya. [dzk]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- 10 Orang Terjaring Tangkap Tangan di Sidoarjo
- IPW Soroti Dugaan Suap Harun Masiku yang Dibiayai Hasto
- Rekening FPI Yang Diduga Melawan Hukum Masih Diselidiki
