Sejumlah nama baru diprediksi akan ditempatkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II. Namun beberapa waktu lalu, Presiden menyebut akan tetap akan mempertahankan sejumlah menteri yang membantunya di Kabinet Kerja 2014-2019.
- Hitung Cepat Charta Politika Indonesia, Eri-Armuji Unggul 84 Persen Atas Kotak Kosong
- Oka Mahendra Berpeluang Besar Duduki Ketua DPRD Probolinggo Dari Golkar
- Dokter Agung Mulyono Apresiasi Petugas TNI Dan Polri Amankan Arus Mudik
Dengan kapasitas Menhan Ryamizard sebagai individu maupun dalam kedudukan sebagai Menhan, Presiden Jokowi dapat terbantu dalam menjalankan program pembangunan tahap kedua yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Sebab Kementerian Pertahanan telah membangun rintisan program bela negara yang memperkuat basis ideologi, integritas, kecintaan pada nilai luhur bangsa dan Tanah Air,†ujar Mufti dalam keteranganya seperti dikutip dari kantor berita RMOL.ID, Selasa (16/7).
Di sisi lain, dia juga mengapresiasi pernyataan Ketua Presidium Alumni (PA) 212, Aminuddin yang memberi kepercayaan penuh kepada Ryamizard sebagai representasi pemerintah yang ditunjukkan dalam bentuk silaturahim.
Sikap negarawan Menhan Ryamizard menerima kunjungan PA 212 adalah contoh tindaklanjut 'agenda rekonsiliasi politik' Jokowi di level pendukung Prabowo yang diharapkan menjadi rintisan gerakan di level lembaga dan kementerian lain. Menhan dengan pengalamannya memiliki kepekaan dalam menjaga kohesi dan harmoni sosial, mengusulkan jalan politik dialog dan persuasi yang patut diapresiasi,†bebernya.
Hal ini, kata dia, juga merupakan langkah kongkret dari ajakan PA 212 untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil sengketa Pilpres 2019, dimana orientasi ke depan adalah membangun bangsa dan negara yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Pernyataan ini selain untuk meredakan ketegangan di tingkat masyarakat akibat perbedaan pilihan dalam Pilpres 2019, juga menunjukkan satu komitmen untuk membangun budaya taat hukum, budaya politik yang demokratis, dan budaya rekonsiliasi dan menghargai perbedaan pandangan politik,†tutupnya.[bdp
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hari Ini Nasib 16 Parpol yang Mendaftar ke KPU RI Ditentukan
- PT 20 Persen Dihapus Tak Jamin Oligarki Berhenti Bermain
- Habib Rizieq Ungkit Kerumunan Bandara Tak Diproses
