Aliran tata kelola keuangan pemerintah kembali dipertanyakan. Pasalnya, utang besar yang ditarik pemerintah tidak menimbulkan efek yang nyata bagi rakyat.
- Perkuat Ekonomi Rakyat, Massa Setia Sandi di Ponorogo Dukung Sandiaga Uno di Pilpres 2024
- Mendagri Minta Pilkada Jangan Dijadikan Pesta Transaksional
- Partai Garuda: Perppu 1/2022 Mengakhiri Wacana Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mempertanyakan tambahan utang sebesar Rp 1.038 di tahun 2020 yang efeknya tidak dirasakan rakyat. Terutama dalam mengatasi sebaran virus corona.
“Katanya tahun 2020 akan tambah utang Rp 1.038 triliun, akan berikan dana Covid Rp 667 triliun, tapi kenapa rakyat masih bayar tes corona?” tanyanya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Senin (22/6).
Selain itu, Said Didu juga mempertanyakan ke mana uang tersebut sebenarnya mengalir. Sebab rakyat masih dicekik dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Tidak hanya itu, tagihan listrik oleh sebagian masyarakat juga dirasakan melonjak berkali lipat secara tiba-tiba. Rakyat juga belum bisa merasakan BBM murah meskipun harga minyak dunia sedang anjlok.
“Kenapa BPJS dinaikkan? Kenapa listrik mencekik? Kenapa BBM tidak turun? Dan kenapa lainnya? Apakah uang rakyat tersebut bukan untuk bantu rakyat?” tanyanya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Dapat Efek Elektoral Gibran, Golkar Panaskan Papan Atas Partai di Jatim
- Eri-Armuji Pastikan Batal Daftar Paslon Cawali-Cawawali ke KPU Surabaya di Awal Pendaftaran
- Jokowi Minta Erick Tohir Tutup BUMN Yang Sakit
