Rendahnya serapan anggaran mayoritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jatim dikhawatirkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, yang pada periode lalu rata-rata lebih besar dari nasional.
- Gatot Nurmantyo Dihadang Di Gedung Juang
- Program Prabowo Makan Siang Gratis Bisa Hapus Stunting dan Kurangi Beban Masyarakat Miskin
- Kawal Rapat Pleno KPU, PDIP Surabaya: Jangan Sampai Ada Pemilih Selundupan!
Diantara komisi yang menggelar rapat dengar pendapat dengan OPD mitra kerja yakni komisi bidang keuangan yang sengaja mengundang BPKAD, Biro Perekonomian, Bappenda dan sejumlah BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Usai pertemuan, ketua Komisi C DPRD Jatim, Mohammad Fawait mengatakan bahwa rapat dengar pendapat ini tujuan awalnya adalah silaturrahim antara seluruh anggota komisi dengan dengan jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jatim yang menjadi mitra kerja komisi bidang keuangan.
"Kami ini khan baru dilantik menjadi anggota DPRD Jatim periode 2019-2024, dan baru saja terbentuk alat kelengkapan dewan, jadi perlu perkenalan dengan OPD yang menjadi mitra kerja supaya terbangun kerjasama yang baik antara DPRD dengan Pemprov Jatim," kata politisi asal Fraksi Partai Gerindra, Jumat (11/10/2019).
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, lanjut Fawait, pihaknya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran OPD yang menjadi mitra kerja komisi C. Karena itu, pihaknya berharap kepada gubernur dan jajarannya untuk lebih bekerja keras supaya serapan anggaran bisa dimaksimalkan.
Mengingat, pada triwulan ketiga tahun anggaran 2019 ini realisasi anggaran yang terserap rata-rata masih dikisaran 50 persen.
"Kami khawatirkan jika penyerapan rendah dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Jatim yang biasanya diatas rata-rata nasional," beber Mohammad Fawait.
Diantara OPD yang penyerapan anggarannya masih belum maksimal, kata Fawait berdasarkan laporan BPKAD Jatim adalah Dinas PU Bina Marga, dan dinas-dinas yang lain.
"Komisi C meminta Gubernur dan jajaran OPD lebih memaksimalkan penyerapan anggaran di sisa waktu yang ada, supaya tradisi pertumbuhann ekonomi Jatim diatas rata-rata nasional bisa dipertahankan," tegasnya.
Di sisi lain, Komisi C juga mendorong supaya BUMD milik Pemprov Jatim bisa lebih maksimal kinerjanya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan kepada Pemprov Jatim. Sebab berdasarkan laporan yang ada hanya beberapa BUMD saja yang produktif sedangkan yang lain kurang maksimal.
"Pada November mendatang kami akan upayakan menggelar rapat lagi dengan BUMD Jatim, jika memang tidak bisa dimaksimalkan, ya kami akan merekomendasikan supaya dimarger saja BUMD yang cenderung terus merugi supaya tidak membebani APBD Jatim," pungkas pria yang digadang-gadang maju di Pilkada Jember mendatang.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Perbedaan 1 Syawal, Muhammadiyah: Banyak Pesantren NU Gunakan Metode Hisab
- Temui DPP PDIP, Teddy Ungkap Permintaan Rp 500 Juta untuk Sebuah Jabatan
- Silatnas KIB Dihadiri Akbar Tandjung hingga Luhut
