Presiden Joko Widodo harus bertanggungjawab atas lambatnya penanganan virus corona baru atau Covid-19 hingga bisa masuk ke Indonesia.
"Sesungguhnya terkait telatnya respon pemerintah dalam soal corona yang paling bertanggung jawab adalah Jokowi," kata Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (8/3).
- Apel Siaga PKS Dihadiri Ribuan Kader dan Anies Baswedan
- Gratis, Golkar Jatim Gelontor Ribuan Minyak Goreng untuk Pedagang Gorengan
- Targetkan 80 Persen Partisipasi Masyarakat, KPU Sumenep Gandeng Yayasan Sataretanan Sosialisasi Pilkada 2024
Apalagi, kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, banyak negara lain yang tidak percaya atas klaim pemerintah Indonesia yang sempat menyebut terbebas dari corona. Seperti negara Arab Saudi dan Australia.
Keraguan itu pun akhirnya terbukti setelah Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan kasus corona pertama di Indonesia yang menyerang dua warga asal Depok, Jawa Barat.
"Jadi Jokowi patut dimintai pertanggungjawabannya di parlemen," tegas Ubedilah.
Tak hanya itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, katanya, juga harus diberhentikan. Ini sebagai bentuk lambatnya respon menangani corona di Indonesia.
"Pada saat yang sama Terawan juga layak diberhentikan," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- PAN: Presiden Boleh Memihak Asal Tak Pakai Fasilitas Negara
- Pertemuan Presiden dan Cipayung Plus, Demokrat: Jangan Sampai Cederai Nalar Intelektual
- Jelang Pesta Demokrasi 2024, Kaum Santri Dapat Wejangan Kebangsaan
