. Partai Gerindra belakangan semakin santer disebut bakal masuk dalam koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
- KPU Hapus LPSDK, Fahri Hamzah: Berbahaya, Pesta Demokrasi Makin Liar
- Politisi Gerindra Himmatul Aliyah Dengarkan Curhatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
- Santri Milenial Jombang Syukuran Atas Putusan MK, Siap Dukung Gibran
Perihal kabar tersebut, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk memutuskan nasib Partai Gerindra.
"PDIP mempersilakan apapun keputusan Pak Jokowi," ujar Basarah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
Basarah menyebut soal penambahan koalisi, termasuk kaitan dengan penyusunan kabinet kerja adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi.
"Apapun keputusan Pak Jokowi, untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya masuk di antaranya melibatkan partai di luar koalisi Indonesia kerja itu adalah wewenang preogratif presiden," jelasnya.
Ditanya soal apa pertimbangan yang akan menjadi penilaian terhadap peluang Gerindra gabung pemerintah. Basarah enggan menjawab.
"Pertimbangan tertentu seperti apa, pak Jokowi yang paling mengetahui," pungkasnya, seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL. [mkd]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Soal Canda Zulhas, Ketum Pergunu Yakin Tidak Ada Niat Mencela Agama
- Nusron: Mayoritas Masyayikh di Jawa Timur Dukung Prabowo
- Soal Sidang Komite HAM PBB, Pemerintah Tak Perlu Pasang Badan Berlebih ke Jokowi
