Kebijakan pemerintah memberi keringanan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tidak boleh disepelekan oleh perusahaan yang mempekerjakan para pegawainya.
- Puan-AHY Tak Punya Beban Masa Lalu, Pertemuan Keduanya Dapat Dobrak Sekat Politik PDIP-Demokrat
- Rahmi Fitrianti Sebut Krisis Pandemi, Momentum Kuatkan Diplomasi Indonesia-Korea Selatan
- Waspadai Potensi Kecurangan, Adian Napitupulu Sebut 48 Juta Kertas Suara Tak Terpakai
Hal ini disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (10/5).
"Di rapat bersama, Menaker menyebutkan pemberian THR adalah wajib, tidak ada pengecualian. Persoalan pandemik Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membayar THR,” ujar Saleh.
Dalam rapat yang berlangsung beberapa waktu lalu, Menaker Ida Fauziah mengakui tidak semua perusahaan berjalan stabil.
Oleh karena itu, akan dilakukan dialog antara perusahaan dan pegawai untuk mencari jalan terbaik soal pembayaran THR.
Saleh mengurai, dalam dialog dengan pegawai, disepakati mekanisme pembayaran THR secara mencicil.
Langkah audit kepada keuangan perusahaan juga diinstruksikan Menaker untuk mengetahui kondisi keuangannya secara baik.
Sesuai dengan ketentuan, THR harus dibayar paling lambat 7 hari sebelum lebaran. Jika tidak dibayarkan, maka akan dikenakan denda 5 persen dari total THR yang akan dibayarkan.
Di samping itu, pemerintah juga akan mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang lalai membayar THR.
“Kalau menurut semua penjelasan itu, tidak ada yang bisa menghindar dari pembayaran THR. Mungkin yang dipersoalkan adalah soal dialog bersama pekerja terkait THR. Menurur saya itu boleh saja, tetapi harus dipastikan bahwa hak-hak pekerja tidak ada yang dikurangi,” jelasnya.
Pihaknya meminta perusahaan tidak boleh lari dari tanggung jawab meskipun adanya keringanan dari Kemenaker dalam hal pembayaran THR.
“Di luar masa pandemik ini, perusahaan kan banyak juga yang untung. Nah, di masa sulit seperti sekarang ini sudah sepatutnya hak-hak para pekerja ditunaikan. Tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab,” tutupnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Relawan se-Bandung Raya Deklarasi 'Sauyunan 2024 Milu Jokowi'
- Hadapi Pemilu 2024, PPP Gresik Berdayakan Banom untuk Jaring Kaum Milenial
- Booster Dijadikan Syarat Mudik, Alvin Lie Sesalkan Gaya Komunikasi Pemerintah
