Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap masyarakat tidak menggelar demonstrasi hingga pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Soekarwo berjanji akan tetap menampung aspirasi warga meski mereka tidak mendapatkan menyampaikannya lewat orasi atau demonstrasi di lapangan. "Saya tidak melarang orang demo. Silahkan memyampaikan aspirasi. Kami akan terima. Tetapi tidak perlu secara fisik datang beramai-ramai," kata Soekarwo seusai Paripurna DPRD Jatim, Senin (5/11/2018).
- Ciri-ciri Pengganti Menpora, Ketum Golkar: Muda
- Survei Pilgub Jatim Proximity: Khofifah 55,8% vs Risma 21,8%
- Survei: Golkar Tempel Ketat PDIP Dengan Perolehan Tembus 20 Persen Lebih
"Secara kualitatif (Menyampaikan point aspirasi) monggo. Sampaikan kepada gubernu, pangdam atau kapolda. Fisiknya jangan. Pasti akan kami terima dengan baik. Kita musyawarahkan," kata orang nomor satu di Jatim ini.
Sebab, di tahun politik seperti ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Sebab, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan massa aksi tersebut. "Kalau (Demonstrasi) disusupi pihak ketiga jadi sudah (kerusuhan). Karenanya langkah ini (zero demo) kami ambil. Sehingga Jawa Timur tetap kondisif," tuturnya.
Seperti diketahui, selama ini kantor Gubernuran dan Grahadi kerap menjadi langganan aksi demonstrasi. Salah satunya adalah demo soal Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim, yang setiap tahun digelar.[bdp]
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- DPRD Jatim Minta Pemprov Normalisasi Bengawan Njero Lamongan
- Alumni Unair: Hanya Ganjar Pranowo yang Bisa Mewujudkan Visi Indonesia 2045
- Nasdem Jatim Kirim 218 UMKM ke NUTS 9-11 November di Jakarta
