apbd 2023

Komisi C DPRD Jawa Timur berharap agar keberadaan dan peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) tetap dipertahankan dalam pelaksanaan penggunaan Belanja Hibah dalam APBD 2024 mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membahas keberadaan Pokmas dalam Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

 Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra Benjamin Kristianto mengingatkan agar pembahasan Rancangan Perubahan APBD Jatim Tahun 2023 taat aturan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bersama DPRD membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2024 dan KUA PPAS perubahan 2023.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Keuangan atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Jumat (8/9/2023).

Rapat Paripurna DPRD Lamongan di ruang  Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan 2023 telah disetujui, Senin (21/11).

Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri tahun 2023 telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Kediri untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna.

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono angkat bicara terkait tudingan Ketua Fraksi Gerindra Jatim M Fawait. Adhy bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov Jatim dianggap kurang cermat dalam menyusun RAPBD Tahun 2023. Menurut Adhy, apa yang dilakukan TAPD sudah sesuai aturan.

Komisi C DPRD Jawa Timur meminta agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan tahun 2023 kembali digodok melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (1/11) di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kabupaten Lamongan dengan agenda penyampaian nota keuangan rencana Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2023.

Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid 19 di rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur hanya terserap rata-rata sepuluh persen sampai dengan pertengahan tahun 2022. Karena itu, pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) 2023, Pemprov Jatim diminta untuk mengalihkan alokasi anggaran tersebut pada sektor UMKM yang masih terpuruk akibat pandemi.

Komisi C DPRD Jawa Timur meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemprov Jatim agar mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan mekanismenya. Pasalnya, APBD menjadi salah satu instrumen perangsang perekonomian di daerah.