Sejumlah Fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (31/05).
- Komisi A DPRD Kota Malang Tegaskan Pelaku Usaha Hiburan Malam Harus Patuh Terhadap Regulasi demi Dongkrak PAD
- DPRD Kota Malang Fokus pada Program Makan Bergizi Gratis Melalui PAK 2025
- DPRD Kota Malang Kunjungi Commad Center Bapenda untuk Pastikan Efektivitas Kelola Sumber PAD
Dalam pandangan umumnya, sejumlah Fraksi DPRD kota Malang kompak mempertanyakan realisasi pendapatan daerah yang tidak maksimal, dan memberikan catatan terhadap Pemkot Malang.
Diantaranya dari Fraksi PDIP yang melalui juru bicaranya, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyampaikan, berkaitan dengan Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 2,377 triliun dan terealisasi sebesar Rp 2,344 triliun, sehingga terdapat kurang target sebesar Rp 33 Miliar.
"Mengapa dalam beberapa tahun terakhir, termasuk tahun anggaran 2023 target pencapaian masih tidak terpenuhi. Mohon penjelasannya," ujarnya.
Selanjutnya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 792 miliar dari target anggaran Rp 1 Triliun, hanya mencapai 79 persen.
"Pertanyaan mendasarnya, bukankah faktor-faktor ini sudah merupakan PR tahunan yang harusnya sudah dapat diatasi. Lalu, berbagai kekurangan cakupan OPD terkait juga berimplikasi pada Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 834 miliar, namun hanya terealisasi sebesar Rp 610 miliar. Maka dari itu mohon untuk dijelaskan," tandas Amithya.
Kemudian dari Fraksi PKB melalui Jubirnya, Fathol Arifin juga menyoroti terkait tidak terealisasinya target PAD. Fraksi PKB juga mempertanyakan kendala yang dihadapi Pemkot Malang atas target pajak daerah yang tidak terpenuhi, serta langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah baik langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi.
"Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah menelaah dan mencermati, Fraksi PKB minta penjelasan atas realisasi pajak daerah yang hanya mampu tercapai 73,19 persen, dan Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp 49 miliar dari perencanaan sebesar Rp 55 miliar, mohon dapat dijelaskan kendala yang dihadapi serta upaya apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi di Kota Malang,” jelasnya.
Berikutnya dari Fraksi PKS melalui Jubirnya, Rokhmad menyampaikan, kesimpulan pelaksanaan APBD TA 2023 masih belum berjalan secara optimal, indikator tingkat kemandirian daerah yang dapat dilihat dari Rasio PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah di Kota Malang dapat dikatakan masih rendah.
"Rasio PAD pada realisasi APBD TA 2023 hanya sebesar 0,33. Mohon dijelaskan kendala dan langkah serta evaluasi Pemerintah Kota Malang untuk dapat meningkatkan Rasio PAD," paparnya.
Lalu dari Fraksi Golkar melalui jubirnya mempertanyakan langkah dan strategi apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota dalam memaksimalkan PAD kedepan agar tidak mengalami hal yang sama, mengingat pada Tahun Anggaran 2022 juga dalam kategori tidak efisien.
Selain itu, sebagai upaya mewujudkan kemandirian keuangan daerah, maka diperlukan peningkatan PAD yang signifikan. Termasuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berada pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yaitu Perumda Tugu Tirta, Perumda Tunas, dan Perseroda BPR Tugu Artha Sejahtera.
"BUMD itu semestinya dapat memberikan kontribusi yang besar. Maka dari itu, Fraksi Partai Golkar menanyakan kendala dan hambatan serta upaya apa saja yang dilakukan BUMD tersebut untuk meningkatkan PAD. Mohon bisa dijelaskan," bebernya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, mengenai Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 memang ada beberapa target yang terealisasi bahkan melampaui, dan ada juga yang kurang maksimal.
“Seperti yang saya sampaikan kemarin, dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 memang ada beberapa target yang terealisasi ada yang melampaui, ada juga yang kurang,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, terkait target yang masih belum tercapai dan kendalanya nanti, akan siap menjawabnya secara rinci dalam jawaban Wali Kota terkait pandangan umum hari ini, pada rapat paripurna berikutnya.
"Nah yang kurang-kurang ini rata-rata dipertanyakan semua fraksi. Tapi kita siap jawaban, kenapa ini kurang, kenapa sudah memenuhi target dan ada yang melampaui. Secara umum sudah saya sampaikan, bahwa ada alasan, kebutuhan dan regulasi yang memang patokan kita. Termasuk ada efisiensi. Terkait SILPA di tahun Rp400 miliar yang sekarang di bawah Rp 200 miliar," pungkasnya. 
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- Sumardi Dorong OPD Pemprov Jatim Maksimalkan Pelayanan Meski Ada Efisiensi Anggaran
- Komisi A DPRD Kota Malang Tegaskan Pelaku Usaha Hiburan Malam Harus Patuh Terhadap Regulasi demi Dongkrak PAD
