banggar DPR

Presiden Joko Widodo melayangkan surat kepada DPR RI terkait revisi Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) yang di dalamnya terdapat beberapa kebijakan yang perlu direvisi.

Data terpadu kesejahteraan nasional (DTKN) di Indonesia hingga kini masih buruk. Hal itu berdampak pada penyaluran subsidi dan bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah berharap agar subsidi LPG bisa tepat sasaran dan mudah diakses masyarakat. Agar tepat sasaran, maka dibutuhkan penggunaan biometrik sebagai acuan penyaluran subsidi.