beras

Sikap penolakan impor beras yang disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belakangan memunculkan anggapan bahwa parpol pendukung utama Presiden Joko Widodo itu seperti oposisi.

Ketua Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono menanggapi polemik rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras pada tahun ini.

Kebijakan impor beras dengan alasan memenuhi kebutuhan beras selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai tidak berdasarkan pertimbangan yang matang dan tidak berpihak kepada petani Indonesia.

Rencana kebijakan melakukan impor beras 1 juta ton pada tahun 2021 diambil berdasarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Proyeksi stok CBP tahun 2021 per tanggal 1 Maret 927.862 ton. 

Rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton dan garam 3,07 juta ton tahun ini mendapat penolakan dari banyak pihak. 

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi mengatakan keputusan pemerintah untuk mendatangkan 3,07 juta ton garam dinilai mengancam kesejahteraan petani garam, terutama di Jatim.

Pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun ini. Alasannya, impor dibutuhkan untuk menjamin stok beras dalam rangka menjaga ketersediaan pangan sepanjang 2021 sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik. 

Argumentasi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal rencana mengimpor 1 juta ton beras guna menstabilkan harga menunjukan ketidakjujuran pemerintah soal kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola kebijakan. 

Mantan Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengingatkan pemerintah agar hati-hati saat melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun ini. 

Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 juta ton di tengah panen raya terus menuai kritik.

Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kembali menyerukan nawacita Presiden Joko Widodo yang mau menjadikan kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas.