Sikap penolakan impor beras yang disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belakangan memunculkan anggapan bahwa parpol pendukung utama Presiden Joko Widodo itu seperti oposisi.
- Dalami Dugaan Korupsi Stok Gula Impor, Kejagung Geledah Kantor Kemendag
- Kepala LKPP Bekukan Belasan Ribu Produk Impor untuk Lindungi Produk Dalam Negeri
- Mendag Zulkifli Hasan Musnahkan Pakaian Bekas Senilai Rp 8,5 Miliar
Sebab saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan masih ingin menjalankan impor beras hingga 1 juta ton. Hal itu berseberangan dengan sikap penolakan PDIP.
Merespons tudingan PDIP rasa oposisi, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto memastikan partainya saat ini masih sebagai pendukung pemerintah.
"Terkait tuduhan PDI Perjuangan partai oposisi, kami partai pendukung pemerintah," kata Hasto Kristiyanto, Kamis (25/3).
Hasto menegaskan, penolakan impor beras oleh PDIP adalah bagian dari melindungi Presiden Jokowi.
"Kami dorong untuk tidak impor beras. Lebih baik kita melakukan diversifikasi pangan, melindungi Bapak Presiden Jokowi yang telah punya kebijakan pangan berdikari, tetapi dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," ujar Hasto.
Di sisi lain, ia justru mengingatkan kepada Mendag Muhammad Lutfi bahwa masyarakat Indonesia saat ini sudah cerdas. Bisa menilai mana kebijakan yang pro rakyat, dan kebijakan yang justru merugikan rakyat.
"Mendag Saudara Luthfi, jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi yang sebenarnya untuk mengatakan impor itu harus dilakukan. Lalu dicarikan alasan kebijakan ini diambil sebelum beliau menjadi Mendag, tugas menteri mengoreksi atas kebijakan sebelumnya yang tidak benar," tandas Hasto.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Deddy Sitorus PDIP Ditantang Ungkap Nama Utusan Jokowi: Hentikan Produksi Fitnah
- Ketua LD PWNU Jatim KH Syukron Jazilan Dorong Agar Bamusi PDIP Terus Berkembang dan Diperkuat
- Besok, Pengadilan Gelar Sidang Praperadilan Kedua Hasto PDIP Vs KPK
