Buruh

Partai Buruh melayangkan mosi tidak percaya kepada DPR RI yang telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) oleh DPR RI ditentang keras Partai Buruh.

Sejumlah pimpinan buruh diundang untuk menyatakan sikap menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang diterbitkan untuk memuluskan UU Cipta Kerja.

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan DPR RI pada Selasa (6/12) menjadi satu kebijakan yang harus dipertimbangkan masyarakat dalam menentukan pilihan di Pemilu Serentak 2024.

Sikap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, yang menyetujui usulan pengusaha untuk melakukan mengurangan jam kerja demi mengurangi PHK disesalkan Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Sikap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, yang menyetujui usulan pengusaha untuk melakukan mengurangan jam kerja demi mengurangi PHK disesalkan Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Gresik tahun 2023, dalam pembahasan finalisasinya masih belum menemukan titik temu antara perwakilan pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar Silaturahmi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Wali Kota Surabaya dalam rangka menjaga kondusifitas Kota Surabaya di lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya, Rabu (26/10). 

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga telah dirasakan dampaknya oleh kaum buruh. Setidaknya ada tiga item kebutuhan yang kenaikannya sangat memukul buruh. Pertama, makanan dan minuman, kedua transportasi, dan ketiga adalah perumahan atau sewa kontrakan.

Ribuan petani yang diorganisir oleh Serikat Petani Indonesia dan Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara, pada hari Sabtu (24/9).

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Sebab, dipastikan akan membebani rakyat.

Para buruh akan menggelar aksi akbar pada 10 Agustus 2022 mendatang. Namun, terendus adanya upaya pembusukan dari sejumlah pihak bahwa aksi tersebut gerakan politik.

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1517 Tahun 2021 didukung penuh para buruh.

Pemerintah diminta segera mencabut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.