Pasangan Capres-Cawapres didesak untuk berkomitmen memboikot produk-produk terafiliasi Israel dalam kaitan aksi pendudukan terhadap rakyat Palestina. Gerakan ini sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina.
Capres Cawapres
Jika Ada Capres atau Cawapres Meninggal Dunia, Bisakah Diganti?
Pencoblosan Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Februari. Setelah itu akan dilakukan penghitungan suara untuk menentukan tahapan berikutnya, apakah cukup satu putaran, atau dilanjutkan ke putaran kedua untuk menentukan pemenangnya.
Khofifah Tak Undang Capres-Cawapres di Puncak Harlah Muslimat NU
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir secara langsung dalam acara puncak Hari Lahir (Harlah) NU ke-110 dan Muslimat NU ke-78 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1).
Debat Perdana Pilpres 2024, Ketua Timprov AMIN Jatim: Anies Lebih Paham Persoalan
Saling serang antar kandidat Capres dan Cawapres terjadi dalam debat perdana Calon Presiden perdana yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah selesai dilaksanakan, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12). Menanggapi hal itu, Ketua Timprov AMIN Jawa Timur Thoriqul Haq menilai, Anies sangat dominan pada debat tersebut. Ini sesuai dengan prediksinya bahwa mantan DKI Jakarta itu akan lebih dominan.
Apresiasi Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres, Said Abdullah Berharap KPU Bekerja Seteguh Karang
Nomor urut 3 yang didapat pasangan calon presiden-wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, disambut positif oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. Di mana nomor urut tersebut sama dengan nomor PDIP sebagai peserta Pemilu 2024.
KPU Tetapkan Tiga Paslon Peserta Pilpres 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Rapat Pleno Tertutup, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang (13/11).
PKPU 19/2023 Disetujui DPR, Putusan MKMK Tak Pengaruhi Batas Usia Capres-Cawapres
Apapun putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap aturan teknis pencalonan presiden dan wakil presiden.
Fraksi PDIP Pertanyakan Status PKPU Pendaftaran Bakal Capres-Cawapres
Komisi II DPR RI Fraksi PDIP mempertanyakan apakah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang diamanatkan dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu masih berlaku pada Pilpres 2024.
Wibawa MK Tercabik-cabik Karena Jadi Alat Kepentingan Politik
Terpilih atau gagalnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres, bahkan Capres, tidak akan mampu mengembalikan keruntuhan wibawa Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga penyelesai berbagai sengketa politik itu terlanjur kehilangan kepercayaan publik sangat parah.
Dugaan Pelanggaran Kode Etik Terkait Perkara Usia Capres-Cawapres, MK Bentuk Majelis Kehormatan
Imbas putusan perkara uji materiil norma batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), telah masuk 7 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.
KPU Akan Verifikasi Berkas Capres-Cawapres yang Telah Dinyatakan Lengkap
Dokumen persyaratan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (bacapres-bacawapres) Koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
MK Sarat Konflik Kepentingan Di Bawah Kepemimpinan Ipar Jokowi
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi terhadap UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres tidak berbeda dengan dugaan beberapa kalangan.
MK Telah Memimpin Penyimpangan Kehidupan Berkonstitusi
Dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, telah menegaskan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan Konstitusi RI.
Bantah Ikut Campur Putusan, Jokowi: Silakan Tanya ke MK dan Pakar Hukum yang Menilai
Presiden Jokowi angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jokowi menegaskan dirinya enggan berkomentar dan tidak ingin mencampuri urusan MK yang masuk ranah yudikatif.