Capres Cawapres

Perkara uji materiil norma batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata memang diperuntukan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. 

Pada hakekatnya, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang untuk menetapkan norma terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan kaidah "open legal policy”, maka wewenang ini adalah domain pembentuk UU, yaitu DPR dan presiden. 

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan batas usia capres-cawapres yang diajukan, salah satunya oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Senin (16/10).

Seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk mengundurkan diri dari persidangan uji materiil batas usia minimum capres-cawapres 2024. 

Mahkamah Konstitusi (MK) diingatkan untuk berhati-hati dalam memutus perkara gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pemilu 2024.

Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, diantisipasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI karena berpotensi tidak dapat diawasi maksimal. 

Gugatan norma batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres), dinilai kental unsur politik. Perkara ini, dianggap menjadi ujian bagi Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (26/9). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 100/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu. 

Sidang putusan perkara uji materiil norma batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) belum dijadwalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Akun resmi Instagram Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) muncul foto bakal pasangan calon (Bapaslon) presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) untuk Pilpres 2024, yang rencananya dimajukan akan dimatangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan DPR RI. 

Agar tidak menimbulkan kegaduhan dan prasangka buruk, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem usul agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa semua calon presiden (Capres) yang namanya sudah muncul di publik. 

Persaingan elektabilitas antar partai politik, menjadi faktor determinan dalam penentuan bacapres dan bacawapres. Kepentingan partai dalam mendulang suara lebih diutamakan.

Pada prinsipnya, dorongan sejumlah pihak mengubah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) sudah tepat. Tetapi, caranya tidak melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

DPP PDI Perjuangan angkat bicara perihal gugatan uji materi tentang batas minimal usia capres-cawapres yang tengah digodok di Mahkamah Konstitusi (MK).