Partai Demokrat meminta agar KPU RI mengkaji untung rugi usulan pemerintah terkait jadwal pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada 15 Mei sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD.
- Prabowo-Gibran Ditetapkan Pemenang Oleh KPU, Gus Fawait: Kami Bangga, Jatim Basis 02
- Kalau Terjadi Anomali Hitung Cepat Dengan Real Count KPU, Kenapa Hanya Terjadi Pada PSI?
- Sirekap KPU Bermasalah, Aliansi Pemuda Desak KPK Investigasi
Menurut Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Demokrat di Komisi II Anwar Hafid, pihaknya khawatir usulan tersebut mengganggu proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Akan banyak tahapan yang beririsan," kata Anwar Hafid kepada wartawan, Rabu (29/9).
Anwar Hafid mengatakan, memang secara jadwal pemungutan suara Pemilu dilakukan pada April atau Mei. Hanya saja, ada tantangan di Pemilu 2024 di mana Pilkada juga digelar di tahun yang sama.
Salah satu yang dia khawatirkan adalah soal kecukupan waktu. Khususnya jika terjadi pemilihan dua putaran dan sengketa pada hasil pilpres nanti.
"Ketika pertama pilpres itu dua putaran maka akan kerepotan KPU mengatur irisan-irisan tahapan," katanya.
Dia menyarankan, KPU RI untuk betul-betul mengkaji untung dan rugi jika pencoblosan pemilu dilakukan pada 15 Mei 2024.
"KPU secara teknis lebih mengetahui kemampuan mereka bekerja sehingga bisa mempertimbangkan waktu yang tepat itu," pungkasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Jelang Pilkada Jombang 2024, DPC Demokrat dan Gerindra Intensif Jalin Komunikasi Politik
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
