Dinasti politik

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara, terkait dugaan dinasti politik dan nepotisme yang dilakukan Joko Widodo dan keluarga.

Mencuatnya isu dinasti politik dalam kontestasi Pemilu 2024 atas Putusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan beragam tanggapan berbagai pihak.

Keresahan sejumlah pegiat medsos pendukung garis keras Jokowi mengungkapkan keresahan mereka terhadap situasi politik Indonesia belakangan ini. Mereka bersuara atas isu politik dinasti yang dituduhkan ke Jokowi dan keluarga.

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat (6/10). Mereka meneriakkan adanya indikasi Mahkamah Konstitusi (MK) sedang diperalat untuk kepentingan dinasti politik.

Penetapan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dimaknai sebagai manuver Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan dinasti politiknya jelang lengser dari kursi Presiden.

Akademisi Universitas Lampung (Unila), Darmawan Purba, menegaskan fenomena dinasti politik yang masih terus terjadi di Indonesia saat ini sebagai buah ketidakseriusan partai politik melakukan kaderisasi.

Langkah politik pengusaha ternama dan pendiri Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, yang memboyong istri dan empat anaknya untuk nyaleg mendapat sorotan publik.

keberadaan dinasti politik diprediksi akan mempersempit ruang untuk usulan kebijakan presidential threshold yang didesak nol persen.

Ahmad Yani selaku deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) angkat bicara dengan munculnya dinasti politik di Indonesia.