#dprd Jatim

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan pinggiran Surabaya. Menurutnya, meskipun Surabaya dikenal sebagai kota metropolis, masih banyak masyarakat di wilayah pinggiran yang belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, memberikan tanggapannya terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sumardi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh menurunkan etos kerja dan kualitas pelayanan publik.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menegaskan pentingnya kebijakan ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap hak-hak pekerja.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah yang digelar di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Rabu (19/3).

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Timur memberikan tanggapan serius terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Fraksi PDIP, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti ASN bisa bekerja seenaknya dari rumah. Mereka tetap harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diemban, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dr. Benjamin Kristianto, MARS, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan harus memberikan pelayanan yang terbaik dan fleksibel, terutama dalam hal redistribusi kapitasi, agar masyarakat merasa lebih nyaman dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke IX akan digelar pada bulan Juni mendatang di Malang Raya. Menurut keterangan KONI Jawa Timur sebagai penyelenggara, gelaran ini akan mempertandingkan 62 cabang olahraga. Sebanyak 37 disiplin cabor akan bertanding di Kota Malang, 32 di Kabupaten Malang, dan 15 di Kota Batu.

Pemerintah telah menetapkan bahwa pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan dilakukan mulai 21 Maret 2025. Pencairan ini dilakukan langsung ke rekening guru, tanpa melalui kas daerah, untuk memastikan dana diterima tepat waktu.

Menjelang arus mudik Lebaran 2025, permasalahan jalan berlubang di Jawa Timur kembali menjadi perhatian. Wakil Ketua D DPRD Jatim, Khusnul Arif, menyoroti masih adanya ribuan titik jalan yang berlubang meskipun perbaikan terus dilakukan.

DPRD Jawa Timur menyambut baik kebijakan pemerintah yang akan mencairkan tunjangan bagi guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mulai Maret 2025. Pencairan ini akan dilakukan serentak dan mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan khusus, serta gaji ke-13.

Saat kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang, ditambah dengan momen jelang Lebaran, masyarakat menghadapi tekanan berat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu beban tambahan yang sering muncul adalah biaya wisuda, terutama bagi para wali murid yang harus mengeluarkan dana besar untuk kelulusan putra-putrinya. Wisuda, yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan, justru sering kali menjadi sumber stres karena biaya yang cukup tinggi.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Mahdi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo, menggelar acara sosialisasi bertema “Membangun Toleransi Antar Umat Beragama”. 

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo, memberikan apresiasi terhadap rencana pemerintah pusat yang akan membangun sekolah rakyat untuk anak-anak kurang mampu.

Dalam momentum International Women’s Day yang penuh makna, komunitas sosial HerAction meluncurkan 7 tuntutan utama sebagai seruan untuk mempercepat perubahan dan mencapai kesetaraan gender. 

Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur mengadakan diskusi bulanan yang melibatkan tenaga ahli untuk membahas berbagai program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak.