#DPRD Jatim

DPW PKS Jawa Timur menggelar Konsolidasi Anggota Legislatif PKS se-Jawa Timur pada Minggu, (9/2/2025). Kegiatan ini diharapkan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan. 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pandangan umumnya mengenai usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Petrogas Jatim Utama.

Potensi cuaca ekstrem yang masih melanda Jawa Timur dalam beberapa pekan terakhir kembali menimbulkan bencana banjir. Kali ini, luapan Sungai Bengawan Solo telah merendam sejumlah daerah, termasuk Lamongan dan Gresik, dengan genangan air yang menggenangi permukiman, lahan pertanian, serta ruas jalan utama seperti Jalan Babat-Lamongan.

Sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bertekad menyelamatkan ribuan nyawa setiap tahun akibat penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara rutin, termasuk skrining kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suwandy Firdaus, выразил keprihatinannya atas insiden penembakan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Malaysia baru-baru ini. Ia pun mendorong adanya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi PMI asal Jawa Timur, baik yang bekerja secara legal maupun ilegal.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyediakan layanan Medical Cek Up (MCU) atau cek kesehatan gratis di puskesmas.

Tragedi yang menimpa siswa SMPN 7 Mojokerto saat study tour di Pantai Drini, Gunungkidul, menuai perhatian berbagai pihak. Anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi E, Puguh Wiji Pamungkas, menyampaikan belasungkawa mendalam atas insiden yang menyebabkan beberapa siswa tenggelam dan menelan korban jiwa.

Anggota DPRD Jawa Timur, Sumardi, melakukan inspeksi mendalam pada malam hari di wilayah kecamatan Mojowarno, kabupaten Jombang, untuk mengevaluasi kondisi banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi.

Sebanyak 21 orang mengikuti seleksi fit and proper test Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang dilakukan oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur di ruang rapat komisi A DPRD Jatim. Kamis (30/1/2025).

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Abdul Qodir, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan ganti rugi kepada peternak yang hewan ternaknya mati akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M. Sarmuji, menekankan pentingnya motivasi internal dalam meningkatkan kinerja anggota fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Kasus penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut Banten ternyata memicu keprihatinan di masyarakat yang mulai mencari tahu apakah ada kejadian serupa di daerah lain. Hasilnya, masyarakat menemukan bahwa kasus serupa juga terjadi di Jawa Timur. Menanggapi hal ini, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, menyatakan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan.

nstansi terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim), khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binamarga, diminta untuk melakukan langkah mitigasi guna mengatasi potensi bencana selama libur panjang Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek, yang jatuh pada 27 hingga 29 Januari 2025. Libur panjang ini juga bertepatan dengan akhir pekan pada 25 dan 26 Januari 2025, yang diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat.

Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian di berbagai wilayah Jawa Timur mulai memberikan dampak serius terhadap lingkungan, terutama terkait dengan banjir bandang yang semakin sering terjadi. Fenomena ini, yang sebelumnya jarang terjadi di beberapa daerah, kini semakin meresahkan masyarakat.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jember-Lumajang, Anang Akhmad Syaifudin, mendesak pemerintah untuk menerapkan lockdown atau penutupan sementara pasar hewan di Kabupaten Jember. Hal ini untuk mencegah penyebaran lebih lanjut Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kini sudah menginfeksi ribuan hewan ternak.