#DPRD Jatim

Kabar duka kembali menyelimuti DPRD Provinsi Jawa Timur. Salah satu anggotanya, Kholiq dari Fraksi PKB, dikabarkan meninggal dunia pada pagi ini, Rabu 26 Juni 2024, pukul 10.40 WIB.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Menyadari urgensi transisi energi dan kebutuhan akan regulasi yang selaras dengan kebijakan nasional, Komisi D DPRD Jawa Timur mendorong sinkronisasi materi Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jatim 2019-2050.

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 telah melewati tahap Banggar DPRD Jatim dan dinyatakan layak untuk dibahas lebih lanjut oleh fraksi dan komisi.

DPRD Jawa Timur terus melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini terlihat dari rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah dengan agenda tanggapan fraksi, Senin (3/6).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah itu diperlukan untuk Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD).

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Adam Rusydi meminta agar kepala OPD Pemprov Jawa Timur disiplin dalam menjalankan tugasnya. Dia menyoroti beberapa OPD yang tidak menjaga disiplin, dengan mengabaikan undangan rapat anggota DPRD Jatim.

Pranaya Yudha Mahardika, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, angkat bicara tentang pentingnya memperkuat Sistem Resi Gudang (SRG) untuk menjaga stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani di Jatim.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim menilai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2023 layak untuk dibahas lebih lanjut oleh komisi-komisi dan fraksi-fraksi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Air minum dalam kemasan (AMDK) ‘Hero’ yang di produksi oleh PDAM Surya Sembada dan Institute Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota, Ajeng Wira Wati.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk mengatasi hal ini. Raperda ini bertujuan untuk melindungi hak setiap orang atas lingkungan yang sehat, tanpa menghilangkan hak perokok untuk merokok.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan Nota Keuangan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Jatim, Rabu (22/5). 

Ketua Komisi D DPRD Jatim dokter Agung Mulyono berharap agar Pemprov Jatim menuntaskan permasalahan Rusunawa Gunung Sari Surabaya dalam dua bulan kedepan. Menurut Bendaharap DPD Demokrat Jatim tersebut, Pemprov Jatim harus mengambil jalan tengah,  agar permasalahan penggusuran terhadap penghuni rusunawa terselesaikan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempersiapkan aturan pembatasan dan pengetatan pembelian elpiji 3 kg. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyaluran tabung gas elpiji subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Seluruh Fraksi DPRD Provinsi Jatim menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (15/5).