#DPRD Jatim

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden dan dipimpin oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, program ini memiliki tujuan yang baik, khususnya untuk membantu masyarakat miskin ekstrem dan miskin di Jawa Timur. Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola yang jelas agar tidak ada tumpang tindih dengan sekolah-sekolah yang sudah ada.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajukan rencana pembangunan 40 sekolah rakyat kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari 40 sekolah yang diusulkan, 38 sekolah akan dibangun di kabupaten/kota, sedangkan dua sekolah lainnya akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh wilayah Jawa Timur.

Rapat Paripurna serah terima jabatan dan penyampaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur digelar di ruang Paripurna Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura No. 1, pada hari pertama bulan Ramadan 1446 H. Acara ini menandai momen penting bagi Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indarparawansa, bersama Wakil Gubernur Emil Dardak, dalam melanjutkan kepemimpinan di periode kedua mereka.

Anggota DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menyampaikan respons terhadap keluhan warga terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kecamatan Jambangan, kota Surabaya pada Kamis (27/2/2025).

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Malang Raya yang satu ini memang tidak pernah sepi dari kegiatan dan agenda menyapa masyarakat. Salah satunya kegiatan sapa masyarakat dalam kegiatan sarasehan yang diselenggarakan pada rabu 12 februari 2025 di gedung serba guna desa Sidorejo Kecamatan Jabung.

Warga Kecamatan Sukomanunggal mengungkapkan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, saat reses pada Senin (24/2/2025). Beberapa keluhan utama yang disampaikan antara lain kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan, masalah terkait disabilitas, dan kurangnya pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Partai Demokrat (PD) menggelar Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) pada Minggu (23/2/2025) di Redtop Hotel, Jakarta. Kegiatan itu digelar menjelang Kongres ke-6 yang akan digelar pada 24-25 Februari 2025.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Benjamin Kristianto, menyoroti pentingnya langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah banjir yang sering kali melanda beberapa wilayah di Jatim, seperti yang terjadi di daerah Pepelegi, kecamatan Waru, kabupaten Sidoarjo.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, menyoroti soal keberadaan dan kontribusi deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMD) Jatim, khususnya Perseroda PWU Jatim. Multazam mengkritik Pemprov Jatim yang melaporkan bahwa PWU Jatim telah menyumbangkan deviden untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 66,5 milyar selama periode 2020-2023.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jawa Timur pada Senin (17/02) berakhir ricuh setelah massa yang sudah menunggu lebih dari tiga jam merasa tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Ratusan warga dusun Karangdami, desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, tampak antusias mengikuti kegiatan Sarasehan bertajuk "Langkah Bersama Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Bersih Tanpa Narkoba" yang digelar oleh anggota komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur, Husnul Aqib, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, atau Zulhas.

Anggota DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan impor garam untuk konsumsi pada tahun 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi petani garam lokal, terutama dalam mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produksi garam mereka.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, mengingatkan pentingnya mendukung upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, efisiensi tersebut memang perlu dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan anggaran dari pemerintah daerah, namun jangan sampai mengorbankan kualitas tugas dan pelayanan kepada masyarakat

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dikabarkan akan segera menerbitkan aturan pembatasan umur dalam penggunaan media sosial (medsos) sebagai bagian dari upaya untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden yang menekankan pentingnya perlindungan anak di dunia maya.