#DPRD Jatim

Aksi protes sejumlah wali murid dan siswa di Surabaya lantaran ijazah mereka masih ditahan pihak sekolah karena belum melunasi iuran sekolah. Nampaknya menjadi perhatian serius kalangan DPRD Jatim.

DPRD Jawa Timur meminta agar Dinas Peternakan (Disnak) Jatim serius melakukan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang meresahkan peternak. Apalagi ada info vaksiin untuk PMK bulan Agustus mendatang. Tentu waktu ini sangat lama, harus ada alternatif obat lain sambil lalu menunggu obat khusus (vaksin) tersebut.

DPRD Jawa Timur meminta agar Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di kabupaten/kota bekerja maksimal untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan narkoba dan penyebaran ideologi radikal.

Komisi C DPRD Jawa Timur menilai sebagaian besar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim kondisinya tidak sehat, sehingga tidak bisa membantu stabilitas fiskal sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jatim menyambut positif digedoknya Perda tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Sekalipun demikian, F-PKB menegaskan komitmen untuk terus mengawal produk hukum inisiatif dewan ini.

Setelah dilakukan pembahasan selama satu tahun. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menyetujui dan mengesahkan Raperda fasilitasi pengembangan pesantren menjadi peraturan daerah (Perda).

Wakil ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah berharap agar Pemprov Jatim meningkatkan bantuan modal dan pelatihan bagi sektor UMKM untuk membangkitkan perekonomian pasca pandemi Covid 19.

Komisi E DPRD Jawa Timur menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) ke kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta.

DPRD Jatim menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo yang membolehkan masyarakat melepas masker di ruangan terbuka karena laju perkembangan kasus baru covid 19 sudah melandai.

DPRD Jawa Timur meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim transparan dalam pembangunan pelabuhan di kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan.

Anggota komisi B DPRD Jawa Timur Agatha Retnosari sidak ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pegirikan, Surabaya pada Selasa malam (10/5). Langkah itu dilakukan untuk memastikan stok daging di Surabaya aman, setelah ditemukan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi di beberapa wilayah di Jawa Timur.

DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah melakukan langkah cepat mencegah meluasnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan sapi secara masif. Pasalnya, di Jawa Timur terdapat jutaan masyarakat yang ekonominya bergantung pada hasil ternak hewan sapi dan kambing.   

Dinas Kesehatan Jatim diminta untuk bentuk tim guna menyikapi persoalan Hipatitis akut misterius. Ini dilakukan untuk mengantisipasi agar bisa malakukan pencegahan dan menghindari kasus ini agar tidak menjadi pandemi di Jatim.

Mudik gratis di wilayah kepulauan di Jawa Timur dianggap sangat penting karena banyak masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri secara langsung Rapat Paripurna Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun 2021 di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (28/4).