Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan telah masuk tahap pembahasan. Untuk mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Gabungan Komisi DPRD Banyuwangi, mengusulkan penambahan pasal tentang pendirian SPBU nelayan tradisional pada raperda itu.
#DPRD Jatim
DPRD Jatim Minta Program Satu Data Pemprov Segera Direalisasikan
Komisi A DPRD Jawa Timur berharap agar asesmen integrasi data di kabupaten/kota di Jatim segera direalisasikan. Asesmen integrasi data di kabupaten/kota ini berkaitan dengan rencana Satu Data Pemprov Jatim yang sedang dilakukan secara simultan oleh Diskominfo Jatim.
DPRD Jatim Sampaikan Duka Mendalam Atas Tragedi Kanjuruhan: Harus Diusut Tuntas
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya ratusan korban jiwa usai laga Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu (2/10) malam.
Cak Dedi: Belum Semua Wilayah di Jatim Teraliri Listrik, Ini PR Harus Diselesaikan
Anggota DPRD Jawa Timur, Hadi Dediansyah mengapresiasi pemerintah pusat yang menunda program konversi dari kompor LPG ke listrik induksi.
Sidak Terminal Porong, Komisi D Kaji Usulan Penambahan Armada Bus Trans Jatim
Komisi D DPRD Jawa Timur menggelar sidak untuk mengevaluasi efektivitas program Bus Trans Jatim yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Cak Dedi Soroti Pejabat Tak Hafal Pancasila: Ini Contoh Buruk Buat Pemerintahan
Anggota DPRD Jawa Timur Hadi Dediansyah menilai sosialisasi mengenai pentingnya pengamalan dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk dilakukan.
Fraksi Golkar Minta Pemprov Jatim Segera Bentuk Komite Daerah Keuangan Dan Ekonomi Syariah
Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur mengusulkan agar Pemprov Jatim segera membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai perpanjangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat pemerintah pusat.
Hadi Dediansyah Setuju Pernyataan Jokowi Soal Penegakkan Hukum Secara Tegas dan Adil
Anggota DPRD Jatim Hadi Dediansyah mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo untuk menindak pelanggar hukum tanpa tebang pilih.
Komisi E Minta Masyarakat Diedukasi Massif Antisipasi Penularan Cacar Monyet
Kasus cacar monyet atau monkeypox telah ditemukan di Indonesia. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari meminta agar Pemprov Jatim melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan protokol kesehatan warganya, agar kasus itu tidak masuk ke Jatim.
Agatha Retnosari: Urban Farming Jadi Solusi Bangun Ketahanan Pangan di Perkotaan
Masyarakat perkotaan juga harus di didorong untuk ikut melakukan upaya upaya kongktit dalam mewujudkan ketahanan pangan. Minimal bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Apalagi berkaca dengan kasus covid yang samoai saat ini masih menjadi ancaman, ketahanan pangan sangat di perlukan.
DPRD Apresiasi Program Bus Trans Jatim, Legislator Demokrat: Solusi Tepat Kurangi Kemacetan
Komisi D DPRD Jatim akan melakukan ujicoba di lapangan, dengan naik bus Trans Jatim pada Minggu depan. Hal ini dilakukan untuk merasakan langsung pelayanan yang diberikan manajemen kepada penumpangnya.
DPRD Jatim Minta Sertifikat Lahan Tukar Guling PPLI B3 Dawarblandong Segera Diserahkan
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur diminta segera menyerahkan aset tukar guling lahan Pengelolaan Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI) B3 di desa Cendoro, kecamatan Dawarblandong, kabupaten Mojokerto.
Tingkatkan Kualitas Belajar Mengajar, Fraksi Golkar DPRD Jatim Minta BPOPP Dianggarkan Setahun
Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono berharap agar Biaya Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) dianggarkan selama setahun dalam APBD Jatim 2023 mendatang.
Kajian Resmi Pemprov Jatim Keluar, JGU Harus Lepas Puspa Agro Karena Terus Merugi
Hasil kajian Pemprov Jatim disebutkan bahwa PT Jatim Graha Utama (JGU) harus melepas anak usahnya, yakni PT Puspa Agro, karena terus merugi.
Terkait Larangan Peredaran Daging Anjing, Anwar Sadad: Harus Ada Payung Hukum Tegas
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad sikap tegas Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang melarang peredaran daging anjing di Surabaya. Menurut dia, sikap itu harus diwujudkan dalam aturan yang tegas, agar pelanggaran tersebut bisa ditindak dengan tegas.