kemendagri

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa rencana rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan delapan tuntutan terkait permasalahan bangsa. Salah satu tuntutan tersebut ialah mengembalikan Polri pada fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meraih Juara 1 dalam kategori Pelayanan Publik Fiskal Tertinggi, dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Tempo Media, di JW Marriott Hotel, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/12).

Kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Dr. Ir Wahyu Hidayat, MM menjadi salah satu dari enam Wali Kota se-Indonesia yang terpilih masuk finalis dalam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Tahun 2024.

Usulan agar Polri kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengalir. Hal itu dimaksudkan agar terjadinya efektivitas dan efisiensi dalam skema otonomi daerah.

Kementerian Dalam Negeri bersama Bank Tabungan Negara (BTN) sepakati kerjasama dalam rangka pemanfaatan produk dan jasa.

Kota Surabaya ditunjuk sebagai tuan rumah Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis, 25 April 2024. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen (SDM) Penanggulangan Kebakaran, menginginkan Kota Surabaya menjadi center atau pusat pelatihan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) di wilayah Indonesia Timur.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menetapkan Penjabat Gubernur (Pj) di Jawa Timur pada Desember 2023 mendatang. Langkah itu dilakukan untuk mengganti kepemimpinan Gubernur Jawa Timur dan Wakilnya akan segera berakhir pada akhir tahun 2023.

Kementerian Dalam Negeri memastikan dokumen administrasi kependudukan berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terpenuhi jelang Pemilu 2024.

Direktur Jenderal Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otoda Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Akmal Malik meyakini bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya layak mendapat peringkat pertama pemerintahan terbaik se-Indonesia.

Langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menobatkan Jawa Tengah sebagai provinsi berkinerja terbaik nasional mendapat kritikan tajam. Salah satunya dari ekonom senior, DR. Rizal Ramli.

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, atas penghargaan yang baru saja diraih pada Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-27 di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar pada Sabtu, 29 April 2023.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membantah jika dirinya melarang aparat penegak hukum (APH) seperti kejaksaan, polisi, dan KPK untuk memeriksa kepala daerah.

Belasan ribu blanko KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik atau KTP-el telah diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).