Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk berkomitmen menjaga integritas dan menjauhi perbuatan tindak pidana korupsi.
kemensos
Kemensos Adopsi Pola Pemberdayaan PPKS Kota Surabaya
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi rujukan sebagai salah satu daerah yang berhasil dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bansos Beras, Eks Dirut Transjakarta Bantah Terima Uang
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Muhammad Kuncoro Wibowo telah selesai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020-2021.
KPK Diminta Tindaklanjuti Kasus 23.800 ASN Terima Bansos
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait 23.800 orang aparatur sipil negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Pastikan Bayi Terima Bantuan, Kemensos bersama Pemkot Surabaya Dampingi Warga Registrasi NIK
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pendampingan registrasi NIK bayi baru lahir pada aplikasi SIKS-NG di kantor Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, Kamis (24/8).
Mensos Risma Tegaskan Tidak Terlibat Korupsi, Penyaluran Bansos Ikuti Arahan Presiden
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi menyaluran bansos.
Kasus Korupsi Kembali Terjadi di Kemensos, Pengamat: Bubarkan Saja, Fungsinya Pindahkan ke BNPB
Terus berulangnya kasus korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos) jadi sinyal kuat bobroknya lembaga itu. Desakan untuk membubarkan Kemensos pun kembali bermunculan.
Kantor Tri Rismaharini Digeledah KPK, Sudah Ada 6 Tersangka?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos). Penggeledahan dilakukan dalam rangka mengusut kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos).
KPK Geledah Kantor Kemensos, Wartawan Dilarang Masuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa petang (23/5).
Izin ACT Dicabut, Kemensos Dinilai Offside
Pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dinilai terlalu tergesa-gesa.
Singgung Permensos 8/2021, ACT Klaim Belum Terima Surat Teguran Sebelum Izin Dicabut
Belum ada surat teguran sesuai Peraturan Menteri Sosial (Permensos), membuat Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar tidak habis pikir dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Mensos 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan ACT.
Minta SK Pengumpulan Sumbangan Dibatalkan, ACT akan Bersurat ke Kemensos
Usai terbit Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial (Mensos) 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Presiden ACT Ibnu Khajar akan berkirim surat permohonan pembatalan surat pencabutan tersebut.
ACT Pastikan Tetap Salurkan Amanah dari Para Donatur
Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) memastikan akan kooperatif menaati Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial (Mensos) tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan ACT. Akan tetapi, bantuan dari para donatur akan tetap disalurkan.
Izin Operasinya Dicabut Kemensos, ACT Kaget
Sempat menghadiri undangan dari pihak Kementerian Sosial (Kemensos), Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengaku kaget selang sehari pihak Kemensos mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh Yayasan ACT.