Kenaikan BBM Subsidi

Rencana penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar yang menjadi keresahan masyarakat, tidak mesti diartikan negatif. Tetapi, ada sisi baik agar subsidi betul-betul diterima masyarakat yang berhak.

Partai Demokrat menilai pemerintah tidak sensitif dan tidak peduli dengan kesulitan rakyat jika tetap menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya akan mengganggu perekonomian masyarakat dan menyebabkan inflasi. Tetapi, kenaikan harga BBM juga bisa menghambat target pemerintah dalam mengurangi angka stunting.

Presiden Joko Widodo sudah tepat masih mempertimbangkan dan tidak serta merta menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat anggaran subsidi dilaporkan mencapai Rp 502 triliun,

Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar dinilai bertentangan dengan konstitusi, yakni UUD 1945 Pasal 33 dan 34.

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut subsidi energi BBM yang sudah lebih dari Rp 500 triliun direspons dengan banyak penolakan. Salah satunya adalah dari anggota Banggar DPR RI, Sukamta, yang tegas menolak kenaikan BBM.

Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan pemerintah demi mengurai beban negara akibat subsidi yang besar untuk BBM. Tercatat, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 502 triliun dan diprediksi meningkat jadi Rp 550 triliun pada akhir tahun.

Langkah Pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dinilai sebagai upaya antisipatif menghindari jebolnya APBN. Plus mengurangi dampak krisis global yang tengah melanda dunia.

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi disebut akan memberi efek domino. Dimulai dari inflasi sampai ke pertumbuhan ekonomi nasional.