Pemanggilan Effendi Gazali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu terkait dua skandal korupsi besar membuat koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi gusar.
korupsi bansos
Effendi Gazali Merasa Karakternya Dibunuh Dan Didesain Oleh Penyelundup Benih Lobster Sejak 2015
Saksi kasus suap bantuan sosial (Bansos) Effendi Gazali masih meyakini ada penyelundup yang tengah berusaha membunuh karakter dirinya dengan mengaitkan sejumlah kasus hukum di KPK. Penyelundup yang dimaksud berkaitan dengan kasus suap benih lobster (benur).
KPK Tolak Permintaan Effendi Gazali Bongkar Data Vendor Bansos, Ini Alasannya
Permintaan pakar komunikasi politik Effendi Gazali untuk membongkar seluruh data vendor bantuan sosial (bansos) Covid-19 berikut para pemberi rekomendasi ditolak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Effendi Gazali Dicecar Soal Dugaan Dapat Jatah Kuota Bansos Sembako
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Pakar komunikasi, Effendi Gazali atas dugaan rekomendasi salah satu vendor untuk mendapatkan jatah kuota bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.
Korupsi Bansos Itu Zalim, Harus Diperangi bersama
Bantuan yang seharusnya diberikan kepada rakyat miskin terdampak pandemi, justru menjadi bancakan bagi keuntungan pribadi dan golongan. Perbuatan zalim luar biasa. Korupsi bansos adalah kejahatan atas kemanusiaan.
Juliari Batubara Bersaksi di Persidangan Suap Bansos, Benarkan Ada Aliran Uang ke Politisi PDIP
Terungkap aliran uang dari mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara kepada politisi PDIP.
KPK Dalami Keterlibatan Perusahaan Lain yang Dapat Jatah Bansos
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami dugaan keterlibatan dari perusahaan lainnya yang mendapatkan jatah kuota bantuan sosial (Bansos) sembako Covid-19 untuk Jabodetabek tahun 2020.
KPK Harus Tindaklanjuti Kesaksian Adanya Aliran Uang Juliari ke Politisi PDIP
Adanya kesaksian di persidangan terkait pemberian uang ke politisi PDIP dari Juliari Peter Batubara saat menjabat sebagai Menteri Sosial harus ditindaklanjuti Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kesaksian Kerap Berubah-ubah, Ada Yang Ingin Cuci Tangan di Kasus Korupsi Bansos Covid-19
Sidang kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 yang menjerat Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial RI, terus bergulir.
Terungkap, Juliari Titip Uang Rp 500 Juta ke Anak Buahnya Untuk Ketua DPC PDIP Kendal
Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) disebut-sebut menitipkan amplop berisi uang senilai Rp 500 juta pada anak buahnya, Kukuh Ary Wibowo selalu tim teknis.
Sidang Kasus Bansos, Jaksa KPK Hadirkan Staf Ahli Dan Ajudan Juliari Batubara
Sidang kasus bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 wilayah Jabodetabek untuk pihak pemberi suap akan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/3).
Beban Politik PDIP Tambah Berat Pasca Tertangkapnya Nurdin Abdullah, Sebelumnya Harun Masiku dan Kasus Bansos
Beban politik PDI Perjuangan bertambah berat pasca tertangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Belum lagi PDIP masih dibayang-bayangi kasus Harun Masiku dan suap Bansos yang menjerat kadernya yakni mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Iwan Sumule Khawatir “Jurus Salah Ketik” Bisa Membuat Terduga Koruptor Bansos Bebas
Hilangnya nama politisi PDIP Ihsan Yunus dalam surat dakwaan untuk Harry Van Sidabukke selaku penyuap mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara memunculkan tanda tanya besar.
Ada Yang Susah Tidur Menyimak Dakwaan Terhadap Pemberi Suap Korupsi Bansos
Dakwaan terhadap pihak pemberi suap dalam perkara dugaan suap bantuan sosial (Bansos) sembako Covid-19 dalam penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 dianggap membuat pihak-pihak yang diduga terlibat tapi masih menghirup udara bebas, akan gelisah.
KPK Mulai Dalami Aliran Uang Suap Bansos ke Pihak-pihak di Kemensos
Kasus dugaan aliran uang suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 ke beberapa pihak di Kementerian Sosial (Kemensos) mulai didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).