"KPK

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR Fraksi PDIP hingga Ketua KPU Kabupaten Banyuasin. Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung mengawasi prosedur penegakan hukum terkait tersangka Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan caleg PDIP, Harun Masiku.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Setyo Budiyanto memastikan proses penyidikan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku sudah sesuai prosedur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pendampingan pada pelaksanaan ibadah haji 2025. Hal ini sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Hingga per 7 Januari 2025, sebanyak 34 menteri Kabinet Merah Putih masih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) 

Baru diperiksa hampir 4 jam, mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina minta pemeriksaan dilanjutkan Rabu lusa, 8 Januari 2025. Tio mengaku sedang sakit, sehingga tidak bisa melanjutkan pemeriksaan pada Senin, 6 Januari 2025.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengaku tidak pernah menerima intervensi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama proses politik Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan Wahyu Setiawan usai menjalani pemeriksaan selama enam jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (6/1/2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan  uang senilai Rp62 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek-proyek di Divisi EPC PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk tahun 2022-2023.

Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronny Franky Sompie, mengaku menerima 22 pertanyaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait data perlintasan buronan Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Januari 2020. Hal tersebut disampaikan Ronny usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat, 3 Januari 2025.

Dengan adanya temuan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut nama Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam finalis pemimpin dunia terkorup, hal ini seharusnya menjadi celah aparat penegak hukum untuk menelusuri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil saksi untuk tersangka Hasto Kristiyanto (HK) dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi kuota Haji 2024. MAKI telah menyerahkan 2 alat bukti tambahan kasus tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto diyakini publik terbiasa menutupi kasus-kasus yang selama ini diketahuinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Setyo Budiyanto sebagai Ketua Terpilih bersama Wakil Ketua Terpilih, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono, diharapkan mampu membangun komitmen pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan untuk dibubarkan daripada menjadi pasukan pemukul kekuasaan.