"KPK

Harta kekayaan terbesar yang dimiliki pejabat baru di Kabinet Merah Putih (KMP) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp5,4 triliun. Harta ini lebih besar dari pejabat lama di pemerintahan.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi (KS), diduga menerima suap mencapai Rp5,5 miliar terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo untuk periode 2021-2024.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, resmi dijebloskan ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengelolaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang serta jasa di Pemkab Situbondo tahun 2021-2024. Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik KPK menetapkan Karna Suswandi bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPP Pemkab Situbondo, Eko Prionggo Jati, sebagai tersangka pada 6 Agustus 2024.

Sepupu Harun Masiku, Daniel Tonapa Masiku, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus Harun Masiko, pada Senin (20/1/2025).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan akan mengikuti seluruh proses hukum yang melibatkan dirinya.

Politisi PDIP Maria Lestari telah usai menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (17/1).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menangkap putri dan menantu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus "Blok Medan".

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan melakukan  pemeriksaan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Ridwan Mansyur setelah adanya pernyataan dari Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba secara diam-diam memeriksa Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Ridwan Mansyur.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto merespon tudingan yang menyebutkan bahwa kepemimpinan KPK Jilid VI tidak sah karena dipilih oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, pimpinan KPK merupakan pilihan rakyat.

Dengan tidak melakukan penahanan terhadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah belum cukup bukti. 

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tiga unit tanah dan bangunan serta satu unit apartemen senilai Rp8,1 miliar dalam kasus korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019-2022.

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, masih dalam proses melengkapi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa saat ini tim LHKPN KPK sedang melakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diterima dari Raffi Ahmad.

Senior PDIP Panda Nababan menanggapi kasus Harun Masiku yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengaku sudah siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/1) mendatang. Kesiapan Hasto ditunjukkan dengan menyemir rambutnya.