"KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah pribadi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA), Selasa (2/3).

Istilah operasi tangkap tangan (OTT) yang disematkan KPK dalam operasi penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dinilai janggal oleh PDI Perjuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kendali Komjen Firli Bahuri diminta untuk tegas dalam menghadapi segala tudingan dari masyarakat.

Kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengejutkan sekaligus mencoreng nama baik warga Sulawesi Selatan. Nurdin Abdullah yang telah ditetapkan sebagai tersanga dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadinya adalah tokoh yang sangat dibanggakan dan menjadi panutan warga Sulsel.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menceritakan kronologis tangkap tangan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, bersama beberapa pihak lainnya yang kini telah menyandang status tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) bersama Sekdis PUPR Sulsel Edy Rahmat (ER) dan kontraktor Agung Sucipto (AS) sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah (NA), sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji (suap) dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

Hilangnya nama politisi PDIP Ihsan Yunus dalam surat dakwaan untuk Harry Van Sidabukke selaku penyuap mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara memunculkan tanda tanya besar.

Dakwaan terhadap pihak pemberi suap dalam perkara dugaan suap bantuan sosial (Bansos) sembako Covid-19 dalam penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 dianggap membuat pihak-pihak yang diduga terlibat tapi masih menghirup udara bebas, akan gelisah.

Kasus dugaan aliran uang suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 ke beberapa pihak di Kementerian Sosial (Kemensos) mulai didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan seorang pemimpin visioner mampu berpikir, bersikap, dan bertindak dengan berorientasi kepada upaya mewujudkan keberhasilan masa depan (jangka panjang) dan mampu mengantisipasi serta mentransformasikan tuntutan zaman dalam mengarahkan bangsa untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan nasional. 

Vaksinasi terhadap tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ramai diperbincangkan dan dikritik di ruang publik karena dianggap terlalu mengistimewakan para koruptor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendukung langkah Polri dalam membongkar kasus mafia tanah di Indonesia.

Pengusaha Harry Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebesar Rp 1,28 miliar terkait penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Jabodetabek.