"KPK

Pelantikan dilakukan presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis sore (28/4), tak lama setelah Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Menteri Investasi, Mendikbud-Ristek, dan Kepala BRIN.

Penyidik KPK mendatangi Gedung DPR RI, Rabu petang (28/4). Kedatangan Penyidik KPK untuk melakukan penggeledahan.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan Berlin-based Transparency International sejak 1995, menunjukkan bahwa IPK Indonesia tahun 2020 melorot tiga poin dibanding tahun 2019, dan menempati ranking 101 dari 179 negara. 

Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan meminta semua pihak untuk memberikan kesempatam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas terkait nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin yang muncul dalam perkara dugaan suap penyidik KPK, Stefanus Robin Pattuju. Arteria optimistis KPK bisa bekerja secara profesional. 

Polri menggandeng sembilan lembaga negara sebagai pengawas eksternal untuk memantapkan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Hal ini juga sebagai target saat 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi di Pemkot Tanjungbalai. 

Pakar hukum dan politik Universitas Nasional (Unas) Saiful Anam mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan pembenahan usai menciduk penyidiknya, AKP Steppanus Robin Pattuju (SRP) dalam kasus di Pemkot Tanjungbalai. 

Perbuatan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju yang diduga menerima suap tidak bisa digeneralisir bahwa kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri buruk. 

Integritas Firli Bahuri dalam menakhodai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian teruji dalam terpaan kasus suap yang menimpa penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju.

Dugaan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berperan dalam kongkalikong antara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Walikota Tanjungbalai dapat mengganggu Partai Golkar.

Rentetan peristiwa yang terjadi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pertanyaan publik.

Kasus dugaan pemerasan terhadap Walikota Tanjungbalai yang dilakukan oknum penyidik KPK berinisial SRP menyeret nama Wakil ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. SRP menyebut Azis menjadi fasilitator pertemuan dirinya dengan Walikota Tanjungbalai, M Syahrial.

Dukungan mengalir untuk upaya “pembersihan internal” yang sedang dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dugaan adanya peran Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam kasus suap pengurusan perkara Walikota Tanjungbalai akan terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Walikota Tanjungbalai M Syahrial (MS) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji.