"KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus bekerja melakukan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menegaskan, money politics (politik uang) dalam Pemilu hanya memunculkan sosok pemimpin yang tidak memiliki kapasitas dan integritas.

Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM), Yoseph Ibrahim dan Vice President (VP) PT KAPM, Parjono didakwa memberikan uang Rp1,125 miliar kepada pejabat Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesederhana dinilai dari hasil survei. Mengingat, KPK saat ini cukup maksimal dalam menjalankan fungsi edukasi atau pendidikan, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila (UP), Agus Surono memuji sikap tegas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terhadap oknum pegawainya yang melakukan penyimpangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memberikan perhatian ekstra terhadap sumber dana lembaga survei yang terlibat pada penghitungan suara cepat (quick count) di Pemilu 2024.

Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) diduga melakukan grand corruption dengan cara membuat peraturan untuk melegalkan perbuatan menyimpang, termasuk tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana APBD Provinsi Papua.

Selain kasus dugaan penerimaan gratifikasi, mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, juga dijerat dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini yang menjadi alasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penahanan terhadap Andhi, karena masih terus menelusuri aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Tim khusus (Timsus) yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa belasan orang dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK dan dugaan perbuatan asusila penjaga Rutan KPK.

Pencucian uang melalui judi kasino di Singapura yang dilakukan Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe (LE), diduga berasal dari penyalahgunaan dana APBD Provinsi.

Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita uang tunai senilai Rp 81,9 miliar dalam bentuk mata uang rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura.

SEPERTI bandit yang tak pernah jera melanggar hukum, koruptor di negeri ini dari hari ke hari semakin marak menggerogoti uang negara. Satu demi satu pejabat divonis. Vonisnya memang bervariasi. Ada yang diputus bebas, ada yang ringan, bahkan ada vonis yang memberatkan.

Dugaan pungutan liar (Pungli) di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditemukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK saat ini sudah diselidiki dan akan diusut tuntas dengan tindakan hukum oleh KPK.