"KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengaku mendapat teror, pembunuhan karakter, hingga ancaman pembunuhan. Tak hanya terhadapnya, tapi juga pejabat struktural dan pimpinan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan seorang tersangka penyuap perkara di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023 telah hadir menyerahkan diri didampingi pengacaranya, Senin (31/7).

Seorang tersangka penyuap pada perkara pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pagi hari ini, Senin (31/7).

Kasus korupsi Kepala Basarnas, Marsdya Henri Alfiandi, dalam dugaan suap pengadaan barang dan jasa, menunjukkan bahwa kejahatan rasuah di Indonesia tidak mengenal latar belakang, sipil maupun militer. 

Keberatan TNI atas suatu proses hukum tidak seharusnya dilakukan dalam bentuk intimidasi institusi. Dalih anggota TNI tidak tunduk pada peradilan umum adalah argumen usang yang terus digunakan TNI untuk melindungi oknum anggota yang bermasalah dengan hukum.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memastikan penetapan tersangka di kasus Basarnas RI sudah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku.

Penanganan kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023 yang melibatkan unsur TNI bisa ditangani secara koneksitas ataupun ditangani sendiri oleh Puspom Mabes TNI. 

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) merupakan institusi sipil, sehingga perwira aktif TNI yang ditugaskan harus tunduk kepada hukum sipil.

Tidak banyak komentar disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej setelah menjalani pemeriksaan KPK terkait penyelidikan dugaan kasus gratifikasi.

Istri mantan pejabat Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo (RAT), Ernie Meike Torondek kembali diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pemerintah terus memperbaiki sistem mencegah praktik korupsi, antara lain terkait pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga melalui e-katalog.

Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI akan berkerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan korupsi. Kedua institusi ini membuat sistem pencegahan korupsi di Kemenpora.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa.