"KPK

Sejumlah kiai pesantren angkat suara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming dalam daftar pencarian orang (DPO).

Gugatan praperadilan Mardani H. Maming ditolak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan proses penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan menjadi bahan bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengeksploitasi habis-habisan.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset mobil yang dimiliki Walikota Bekasi non-aktif, Rahmat Effendi (RE) alias Pepen. Penelusuran dilakukan melalui seorang pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang dicecar sejumlah pertanyaan saat dipanggil KPK dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Pepen.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset mobil yang dimiliki Walikota Bekasi non-aktif, Rahmat Effendi (RE) alias Pepen. Penelusuran dilakukan melalui seorang pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang dicecar sejumlah pertanyaan saat dipanggil KPK dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Pepen.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset mobil yang dimiliki Walikota Bekasi non-aktif, Rahmat Effendi (RE) alias Pepen. Penelusuran dilakukan melalui seorang pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang dicecar sejumlah pertanyaan saat dipanggil KPK dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Pepen.

KPK dituding menyembunyikan informasi niatan Mardani H. Maming yang akan hadir untuk diperiksa pada Kamis (28/7).

Tujuh Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) TNI Angkatan Udara (AU) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses hingga teknis pelaksanaan pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tahun 2016-2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis gugatan praperadilan yang diajukan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel akan ditolak Hakim.

Usai mengumumkan tersangka Mardani H. Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan foto dan surat DPO Maming.

Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming telah resmi menyandang status buronan KPK. Maming dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terhitung mulai hari ini, Selasa (26/7).

Sangat disayangkan seorang mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) menjadi kuasa hukum gugatan praperadilan tersangka kasus tindak pidana korupsi, yaitu tersangka Mardani H. Maming.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memasukkan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal itu dilakukan karena Maming tidak kooperatif saat dipanggil sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Presenter TV Brigita Purnawati Manohara memastikan akan segera mengembalikan uang yang diterimanya dari Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.

Kabar adanya kegiatan tangkap tangan di daerah Bangkalan, Jawa Timur pada Senin (25/7) dibantah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).