"KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron berikut 5 orang tersangka lainnya pada Rabu (7/12) kemarin.

Seorang masyarakat Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan dugaan mafia tambang terkait dugaan penyelewengan anggaran Dana Jaminan Pengembalian Lingkungan (DJPL) yang terjadi di Kabupaten Bintan, Provinsi Riau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK memastikan akan mendalami keterlibatan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas dan DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto yang namanya muncul dalam sidang kasus suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila).

Terima uang mencapai Rp 5,3 miliar dari suap lelang jabatan dan pengaturan beberapa proyek, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron gunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi hingga survei elektabilitas.

Tentukan kelulusan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron patok tarif Rp 50 juta sampai dengan Rp 150 juta. Secara total, Bupati Abdul Latif terima uang Rp 5,3 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penangkapan terhadap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka lainnya usai diperiksa guna mempercepat proses penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima kepala dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur sebagai tersangka, Kamis dinihari (8/12).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Kabupaten Bangkalan, dalam kasus dugaan jual beli jabatan. Informasi yang didapat di lapangan, Abdul Latif Amin ditangkap menjelang sore hari ini.

Jaka Jatim menggelar aksi di depan Gedung KPK RI Jl Kuningan Persada Jakarta Selatan. Aksi ini bersamaan dengan pemanggilan Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin, Selasa (06/12)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan semua pihak yang mendapat tugas untuk menyalurkan dana bantuan kebencanaan agar tidak coba-coba menyelewengkan. Termasuk bantuan untuk korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan pejabat Mabes Polri, AKBP Bambang Kayun Bagus PS sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

Penangkapan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Itong Isnaeni oleh KPK hingga ditetapkan tersangka berbuntut panjang. Sengketa lahan Yayasan Cahaya Harapan Hidup Sejahtera (CHHS) di Jalan Puncak Permai, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep kembali bergulir. Kali ini bukan di ranah pengadilan, melainkan kepolisian.

Transaksi keuangan antara PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) diusut tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi terkait kerja sama dalam pengangkutan batubara pada BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel).

Dugaan menitipkan seseorang untuk menjadi mahasiswa di Universitas Lampung (Unila) dengan adanya pemberian sejumlah uang yang dilakukan oleh para pejabat akan didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri acara pembukaan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Gedung Negara Grahadi dan Balai Pemuda, Alun-alun Suroboyo, Kamis (1/12).