kpu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mempersoalkan jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dimajukan, dengan catatan tidak melanggar undang-undang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencetak 1,2 miliar lembar surat suara untuk kebutuhan Pemilu Serentak 2024.

Masalah tayangan azan Magrib di televisi swasta nasional yang menayangkan sosok bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, tidak diambil pusing oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) untuk Pilpres 2024, yang rencananya dimajukan akan dimatangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan DPR RI. 

Sidang perdana perkara dugaan pelanggaran kode etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada Selasa siang ini (4/9).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi aturan teknis kampanye usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan larangan kampanye di tempat ibadah dan memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.

Nama-nama mantan terpidana yang terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg), dan masuk ke dalam daftar calon sementara (DCS) DPR RI dan DPD RI, beredar di publik.

Daftar calon sementara (DCS) peserta Pemilu 2024, telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mulai petahana, politisi kawakan, hingga artis masuk dalam daftar tersebut. 

Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) yang akhirnya masuk dalam daftar calon sementara (DCS), dicatat Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih banyak berasal dari kalangan berumur 41 hingga 50 tahun. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kampanye di tempat ibadah dilarang total. 

Daftar calon sementara (DCS) untuk pemilihan legislatif (Pileg) 2024, diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari ini, Jumat (18/8). 

Keterbatasan akses sistem informasi pencalonan (Silon) tak hanya dialami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tapi juga Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

KPU Surabaya belum terima laporan resmi dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oknum komisioner berinisial S ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajad menjelaskan, BUMN menjadi elemen penting dalam pelaksanaan pemilu karena terdapat pengalaman baik di pesta demokrasi sebelumnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan tambahan anggaran untuk menutupi kekurangan pembayaran honor untuk badan adhoc.