KPU

Data pemilih Pemilu 2024 yang kelar dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ternyata ditemukan ada personel TNI/Polri. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan rasionalisasinya mengapa hal itu terjadi.

Ditemukan ratusan penyandang disabilitas yang belum tercatat ke dalam data pemilih, padahal sudah selesai dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Skema koalisi dua partai politik Golkar dan Nasdem, sudah cukup memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Keduanya, bisa mengusung bakal calon presiden dan bakal wakil presiden bertarung di Pemilu 2024.

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilu 2024 sudah dilantik serentak pada 6 Februari 2023 lalu. Masa Kerja Pantarlih sejak 3 Februari-12 Maret 2023 sempat mengalami keterlambatan gaji.

Nasib Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) setelah mengikuti verifikasi perbaikan yang telah dimulai hari ini, dimungkinkan akan dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada April 2023 mendatang.

Kerja pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu Serentak 2024, diharapkan bisa diperjelas standar dan operasional prosedurnya (SOP) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), di mana isinya memerintahkan mengulang tahapan verifikasi, dijadikan bahan tambahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Nasib Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 bakal diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa sore ini (21/3).

Polda Metro Jaya menyetop laporan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein atau Wanita Emas yang menyeret Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari atas dugaan pelecehan seksual.

Sidang gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dalam rangka memprotes hasil verifikasi administrasi Parpol yang dikerjakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilanjut hari ini.

Gugatan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kembali dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Dalam gugatannya, Partai Prima menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Laporan Nomor: 001/LP/ADM/BWSL/00.00/III/2023.

Aksi unjuk rasa dilakukan Perkumpulan Pemuda Keadilan, di tengah pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), dengan teradu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari.

DKPP kembali akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara tertutup terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asyari pada Senin (13/3) pukul 10.00 WIB.

Upaya perlawanan melalui banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana isinya adalah perintah menunda Pemilu Serentak 2024, resmi dilayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).