Debat publik kedua Pilgub Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung pada Minggu (3/11) malam, antara dua Paslon nomor urut 1 Isran Noor-Hadi Mulyadi, dan Paslon nomor urut 2 Rudy Masud-Seno Aji, memanas dan terkesan menyerang salah satu kandidat Paslon.
- Buktikan Gunung Sadeng Aset Pemkab Jember, Bupati Hendy Pasang Papan Nama dan Patok Tapal Batas
- DPRD Jatim Kebut Penyelesaian Raperda Ponpes
- Survei Capres SRS Dua Nama di Jatim: Prabowo Subianto 48,2%, Ganjar Pranowo 39,3%
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Komaryono, menyesalkan debat publik tersebut. Menurutnya, seharusnya ajang debat baik Pilpres, Pilgub hingga Pilkada dimanfaatkan Paslon untuk menjual program yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Bukan untuk menyerang sesama Paslon.
"Mohon ijin kalau saya boleh berpendapat namanya debat baik Pilpres, Pilgub dan Pilkada itu bagaimana seorang calon/kandidat harusnya menjual program-program yang akan disajikan kepada masyarakat dan saling mengkritisi dan mempertahankan atas program yang mereka sajikan," kata Komaryono dikutip, Senin (4/11).
Dirinya menambahkan kalau ajang debat publik dibuat menyerang salah satu Paslon secara personal maka terlihatlah kualitas Paslon tersebut kurang dewasa dan minim gagasan.
"Ketika debat publik tersebut sudah menyerang pribadi, akhirnya orang ataupun kandidat yang menyerang tersebut kelihatan kurang dewasa dan terkesan tidak memiliki gagasan maupun program yang dapat menarik simpati dari masyarakat selaku Pemilih," ucapnya.
Yang perlu dipahami, lanjutnya, masyarakat kental dengan adab orang timur. Yakni bersimpati pada Paslon yang diserang.
"Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kalau ada orang yang dijatuhkan atau diserang terkait hal- hal yang bersifat pribadi maka itulah yang akan dapat simpati dari masyarakat," terangnya.
"Dan perlu digaris bawahi saya bukan tim sukses dari Rudy-Seno, tapi saya salut dengan ketenangan dan penguasaan psikologis atau emosi dari Rudy-Seno," pungkasnya.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Polemik Sertifikat HGB-SHM di Laut Tangerang, MAKI Laporkan Kades hingga BPN ke KPK
- Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, MAKI Serahkan 2 Bukti Data Tambahan
- Jika Paslon Mas'ud-Bagus Terpilih, MAKI Sarankan Tetap Pertahankan Program yang Sudah Berjalan
