moeldoko

Integritas Majelis Hakim MA mendapat sambutan baik dari kader Partai Demokrat. Ini lantaran MA berani menolak uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Partai Demokrat mengapresiasi lahirnya partai- partai baru yang bermunculan di Tanah Air belakangan ini, termasuk salah satunya Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Jhoni Allen Marbun harus gigit jari. Gugatan banding atas keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang memecat pengikut Moeldoko itu ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Meski pernah hadir sebagai peserta kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Gerald P. Runtuthomas memilih balik badan dan kembali ke Partai Demokrat di bawah pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kelompok KLB ilegal mengatasnamakan Demokrat yang digawangi Moeldoko dkk diminta tidak mendiskreditkan Menko Polhukam, Mahfud MD terkait polemik gugatan AD/ART Demokrat.

Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, menyatakan Partai Demokrat memiliki ratusan fakta hukum untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan Ham yang menolak pengesahan hasil KLB Moeldoko adalah sudah tepat menurut hukum.

Aksi kelompok Moeldoko dalam melakukan melakukan pengambilalihan Partai Demokrat mendapat kecaman dari Jaringan Nusantara. Bagi mereka, Moeldoko sedang berusaha untuk merebut kekuasaan sah Agus Harimurti Yudhoyono di Demokrat dengan cara-cara yang inskontitusional.

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva membenarkan alasan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menolak pendaftaran hasil KLB ilegal Deli Serdang. Hal ini terungkap dalam sidang pengadilan PTUN Jakarta No. 154/G/2021/PTUN-JKT, Kamis (30/9).

Pernyataan Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut bahwa kuasa hukum kubu Moeldoko, Yusril Ihza Mahendra menawarkan jasa Rp100 miliar kepada DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap arahan dan perintah Presiden Jokowi terkait konflik Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Moeldoko.

Alasan Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko semata-mata demi demokrasi dianggap ngawur.

Presiden Joko Widodo selayaknya mencopot menteri dan pejabat yang dianggap memiliki banyak konflik dan berbagai persoalan kinerja maupun pribadi. 

"Pertarungan" antara DPP Partai Demokrat dengan kubu Moeldoko yang kini melibatkan Yusril Ihza Mahendra menjadi babak baru polemik partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko mengajukan Judicial Review AD/ART Partai Demokrat (PD) kubu AHY ke Mahkamah Agung (MA). Banyak pihak menyoroti langkah ini lantaran dianggap tidak lazim.

Sikap pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang kini menjadi penasihat hukum kubu Moeldoko mendapat kecaman keras dari Partai Demokrat. Terlebih saat Yusril mengaku netral dan menjadi kuasa hukum Moeldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik.