MPR

Wacana hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang tidak tepat, dan bersifat kontraproduktif. 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait 23.800 orang aparatur sipil negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Langkah Mahkamah Agung (MA) melarang semua pengadilan untuk mengabulkan pencatatan perkawinan berbeda agama dan keyakinan mendapat apresiasi dari pimpinan MPR RI.

Rasa syukur turut disampaikan pimpinan MPR RI usai pemerintah mengabulkan permintaan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menambah hari libur Iduladha 2023.

Rencana pencabutan moratorium izin pinjaman online (pinjol) harus benar-benar dicermati oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jangan sampai rencana itu justru membuat pinjol makin menjamur. Terutama pinjol ilegal.

Pemerintah dan aparat keamanan diminta bersikap berani dan tegas terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebab, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang.

Kendala dalam proses hukum berbagai kasus kekerasan harus segera diatasi. Tujuannya, agar para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak kekerasan seksual terlindungi oleh negara.

Kelahiran Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus dibarengi dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah dalam melahirkan sejumlah aturan pelaksanaannya. Sehingga upaya negara melindungi setiap warga dari ancaman tindak kekerasan seksual segera terwujud.

Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan dapat konsisten dengan keputusannya pada 2008, yang mengubah sistem proporsional tertutup menjadi terbuka.

Nasib kurang baik dialami pengusaha catering asal Yogyakarta saat mencoba mendapatkan kemitraan dalam pengadaan makan dan minum untuk karyawan di Komplek MPR RI, Senayan, Jakarta.

Pemerintah diminta mewaspadai dampak dari resesi ekonomi global yang salah satunya bisa mengarah pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menyiapkan pengganti posisi Wakil Ketua MPR RI seiring dilantiknya Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) di Kabinet Indonesia Maju pada hari ini Rabu (15/6).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyempatkan berkunjung ke PT INKA (Persero) di Madiun, Kamis (26/5). Dalam kunjungan ini Bambang menyaksikan langsung produk inovasi di PT INKA.

Rencana deklarasi "Jokowi 3 Periode" oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) pimpinan Surta Wijaya ditanggapi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian. Namun, respons Tito tersebut malah diskakmat salah seorang pimpinan MPR RI.

Pimpinan MPR RI merespon dorongan beberapa pihak soal amandemen UUD 1945 dan mengubah aturan masa jabatan presiden maksimal tiga periode.