Oligarki

Kalangan mahasiswa, guru dan dosen diminta ikut mengawal proses pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pengawalan pembahasan RUU Sisdiknas ini penting agar tidak ditunggangi kepentingan oligarki.

Berbeda dengan presiden pertama Indonesia, Soekarno atau Bung Karno yang mengutuk oligarki, saat ini, oligarki malah mengontrol uang, aset, hingga properti.

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PB PMII) menyerukan agar rakyat jangan memilih calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) hasil desain oligarki pada Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024.

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PB PMII) menyerukan agar rakyat jangan memilih calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) hasil desain oligarki pada Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024.

Problem Indonesia saat ini ada pada demokrasi yang dikendalikan oleh oligarki. Untuk itu, kemiskinan yang dipertahankan oleh oligarki harus segera dihentikan.

Presiden yang lahir pada Pilpres 2024 mendatang diharapkan bukan boneka oligarki. Presiden terpilih harus mempunyai kemampuan untuk menyejahterakan rakyat, hingga membebaskan Indonesia dari utang yang menggunung.

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyebut persatuan rakyat akan menumbangkan rezim oligarki di pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024.

Silaturahim dan Halal Bihalal PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah) bersama Ikatan Alumni (IKA) GP Ansor Jawa Timur di parkir barat Museum NU, Jumat (17/6),  dibubarkan sejumlah oknum.

Persoalan bangsa Indonesia pada hari ini bertumpu pada dua hal. Yaitu kepemimpinan yang tidak pro rakyat dan kerakusan oligarki yang sudah tidak bisa dimaklumi.

Sudah 24 tahun perjalanan reformasi berlalu sejak tahun 1998. Sejumlah tokoh baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik hingga hukum, melakukan refleksi. Bahkan, terdapat catatan evaluatif yang mesti diperbaiki pemerintah.

Perjuangan aktivis, pemuda, dan mahasiswa yang tidak kenal henti di era Orde Baru (Orba) akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1998. Rezim Orba runtuh dengan ditandai lengsernya Soeharto yang memimpin Indonesia lebih dari 3 dekade.

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak awal disebut telah tertawan oleh oligarki. Hal itu tercermin pada kebijakan ekonomi pemerintah ditentukan kelompok oligarki dan praktik negara yang ikut berbisnis.