Oligarki

Pemilu sepertinya bukan untuk rakyat bila ada pihak yang enggan keluar dari zona nyaman. Sebaliknya, malah menggunakan kekuasaan untuk merangkul pihak-pihak tertentu untuk kepentingan golongan bukannya rakyat. 

Sumbangan dana kampanye calon anggota legislatif (Caleg) berpotensi bersumber dari kelompok oligarki.

Pernyataan pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jusuf Wanandi di salah satu stasiun swasta nasional memunculkan beragam kritik. Ini lantaran Jusuf turut menyatakan bahwa Pilpres 2024 akan diisi 2 pasangan calon.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) secara tegas tidak akan memperkokoh warisan rezim oligarki.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini hanya mewakilkan suara-suara oligarki, tidak mewakilkan suara-suara rakyat,

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berpotensi seperti mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin yang ditangkap Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) setelah tidak lagi menjadi orang nomor satu di Malaysia.  

Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau (UNRI), Dr. Mexasai Indra, menegaskan bahwa menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, Partai Politik adalah Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Ketidaksukaan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terhadap Anies Baswedan dianggap sebagai misi oligarki yang takut jika Anies menjadi Presiden pengganti Jokowi.

Politik identitas rawan dimainkan oligarki jelang perhelatan Pilpres 2024, tidak hanya oleh kelompok agama tertentu.

Posisi partai politik (parpol) dalam kontestasi Pilpres 2024 sangat menentukan, mengingat kewenangannya adalah mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sangat strategis untuk pembangunan bangsa ke depan.

Membangun infrastruktur bukan hanya sekadar proses untuk memiliki dan mencetak legacy, namun juga soal tepat guna.

Kalangan mahasiswa, guru dan dosen diminta ikut mengawal proses pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pengawalan pembahasan RUU Sisdiknas ini penting agar tidak ditunggangi kepentingan oligarki.

Berbeda dengan presiden pertama Indonesia, Soekarno atau Bung Karno yang mengutuk oligarki, saat ini, oligarki malah mengontrol uang, aset, hingga properti.

Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PB PMII) menyerukan agar rakyat jangan memilih calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) hasil desain oligarki pada Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024.