Pajak

Bupati Jember H Hendy Siswanto menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, untuk mengevaluasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PPB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2023.

Tak tanggung-tanggung, 459 kendaraan plat merah di Banyuwangi yang digunakan para pejabat di daerah hingga desa menunggak pajak.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun menggelar sosialisasi sinergitas untuk optimalisasi pajak daerah di lima kecamatan Kabupaten Madiun, Senin (21/11).

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kediri mencapai 94,87 persen.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu seolah tidak percaya dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dimuat oleh media bahwa yang tidak bayar pajak jangan tinggal di Indonesia.

Komisi C DPRD Jember mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Jember, membentuk tim gabungan untuk mengaudit dugaan penggelapan pajak oleh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tingkat desa di Kabupaten Jember. Sebab, ratusan miliar rupiah dari PBB dalam kurun 10 tahun terakhir, tidak disetor ke Bapenda.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur dari sisi Badan Pendapatan Daerah ((BAPENDA) terpantau stabil meski Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang ketiga Pandemi Covid-19. Bahkan pada periode yang sama di tahun lalu, jumlah penerimaan tahun ini mengalami peningkatan.

Petugas yang merupakan satgas pajak Bondowoso menyegel dan memasang imbauan beberapa papan reklame yang menunggak pembayaran pajak tahunan, Selasa (9/11).

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2021 tentang insentif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Mayoritas masyarakat menolak kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen dan diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pemerintah diminta berpikir ulang untuk mengenakan pajak untuk karbon. Dikhawatirkan, pengenaan pajak tersebut akan berdampak negatif pada sektor otomotif hingga semen.

Argumentasi pemerintah soal rencana kebijakan pajak sembako dianggap tidak nyambung oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Wakil Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Samwil menolak rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertahanan Nilai (PPN) sembako dan pendidikan.

Pemerintah harus segera menjelaskan detail dari draf revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang bocor dan bikin gaduh publik.

Rencana kebijakan penghapusan pajak mobil baru pada bulan depan dinilai terlambat.