pemprov

nstansi terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim), khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binamarga, diminta untuk melakukan langkah mitigasi guna mengatasi potensi bencana selama libur panjang Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek, yang jatuh pada 27 hingga 29 Januari 2025. Libur panjang ini juga bertepatan dengan akhir pekan pada 25 dan 26 Januari 2025, yang diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat.

DPRD Jawa Timur menilai kinerja OPD Pemprov Jatim dalam penyerapan APBD Jatim tahun 2024 tidak maksimal. Pasalnya, hingga triwulan dua pada Juni 2024 baru mencapai 36%. Demikian dikatakan oleh anggota DPRD Jatim Hadi Dediansyah pada Selasa (2/7/2024).

Komisi B DPRD Jatim berharap agar pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) pertembakauan akan meningkatkan kesejahteraan petani. Diharapkan, kedepannya, Raperda ini dapat bermanfaat bagi kesejahteraan petani tembakau di Jatim dan meningkatkan kualitas tembakau serta hasil panen.

Pemprov Jatim diminta untuk melakukan mitigasi dan pencegahan, agar untuk mengantisipasi peningkatan wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jatim. Hal itu dikatakan okeh wakil ketua komisi D DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih pada Selasa (5/3).

Sebagian besar warga di Madura mengeluhkan kekurangan air karena wilayah itu dilanda kekeringan. Kondisi itu disebabkan karena pasokan air bersih mulai terganggu. Karena itu, Pemprov Jatim diminta segera menyuplai air bersih ke warga madura.

Pemprov Jawa Timur harus memberikan bantuan kepada petani untuk meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2022 di depan para anggota dan pimpinan DPRD Jatim, di Jl. Indrapura, Surabaya, Kamis (30/3) siang.

Anggota DPRD Jawa Timur, Makin Abbas meminta agar Pemprov Jatim melakukan penangnan serius, mengeruk bengawan Njero yang ada di kabupaten Lamongan. Pasalnya, sungai tersebut sering meluap dan menyebabkan banjir di wilayah Lamongan.

Komisi C DPRD Jawa Timur meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemprov Jatim agar mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan mekanismenya. Pasalnya, APBD menjadi salah satu instrumen perangsang perekonomian di daerah.