Pokir

Komisi C DPRD Jawa Timur berharap agar keberadaan dan peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) tetap dipertahankan dalam pelaksanaan penggunaan Belanja Hibah dalam APBD 2024 mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membahas keberadaan Pokmas dalam Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika angkat bicara soal warga Kelurahan Dinoyo, Kota Malang yang menerima bantuan hibah Pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2023 tak sesuai dari penganggaran.

Warga Kota Malang, mengeluhkan bantuan Dana Pokok Pikiran (Pokir) berupa empat set alat musik hadrah (alat kesenian banjari) dari salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Malang berinisial JS tak sesuai.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyidangkan terdakwa Sahat Tua P Simandjuntak terus memburu keterlibatan anggota DPRD Jatim lainnya yang sengaja menjual dana hibah ke pihak ketiga agar mendapatkan ijon fee.

Kepala Dinas (Kadis) PU Bina Marga Pemprov Jatim, Eddy Tambeng Widjaja blak-blakan menemukan adanya dana hibah pokmas pokir yang bamyak tidak terserap.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anggota DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak dengan meminta jatah ijon fee atas dana hibah pokok pikiran (Pokir) untuk kelompok masyarakat (Pokmas) tak hanya pada tahun 2021 hingga 2022.

Tujuh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan adanya pungutan fee dalam anggaran Pokok Pikiran (Pokir).

Tujuh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014-2019 dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan adanya pungutan fee dalam anggaran Pokok Pikiran (Pokir).

Polemik Dana Pokok Pikiran (Pokir) Rp100 miliar terus bergulir di DPRD Jember. Bahkan gema dana Pokir yang terbagi secara tidak merata di 50 anggota Dewan, juga menjadi perbincangan di sejumlah WA Group dan para warganet di dunia maya.