pranaya yudha mahardika

Menjelang pelantikan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode kedua pada Kamis (20/2/2025), Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim menyatakan siap mengawal penuh kepemimpinan pasangan ini. Salah satu fokus utama yang akan didorong oleh Fraksi Golkar adalah upaya ketahanan pangan di provinsi ini, termasuk pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan.

Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi ketersediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Pranaya Yudha Mahardika, Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, angkat bicara tentang pentingnya memperkuat Sistem Resi Gudang (SRG) untuk menjaga stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani di Jatim.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta menjaga stabilitas pangan di daerah untuk mencegah terjadinya inflasi. “Stabilitas harga pangan ini juga ngaruh ke inflasi daerah, sehingga harus sama-sama kita jaga stabilitas ini agar inflasi juga terjaga dan daya beli masyarakat juga terjaga,” kata anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika.

Hasil kajian Pemprov Jatim disebutkan bahwa PT Jatim Graha Utama (JGU) harus melepas anak usahnya, yakni PT Puspa Agro, karena terus merugi.

Komisi C DPRD Jawa Timur akan merekomendasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau anak perusahaannya ditutup, jika hasil kajian yang dilakukan oleh akademisi terus merugi dan membebani APBD Jatim.

Susunan dewan komisaris Bank Jatim yang baru diharapkan mempunyai loyalitas yang kuat dan menjalankan visi misi perusahaan dengan baik. Sehingga, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMD milik Pemprov Jatim itu semakin besar.