Presiden Joko Widodo harus mulai fokus terhadap isu tertentu dalam menyelesaikan sisa jabatan tiga tahun ke depan agar bisa meninggalkan warisan yang baik kepada rakyat Indonesia.
Presidential threshold
Siap Ajukan Judicial Review, Tamsil Linrung Dorong Penghapusan Presidential Threshold
Anggota DPD RI, Tamsil Linrung mengatakan, presidential threshold hanya memunggungi demokrasi. Sebab, keberadaan presidential threshold tidak bisa mewujudkan demokrasi yang ideal.
Refly Harun Serukan Penolakan Presidential Threshold, Ini Alasannya
Masyarakat Indonesia diharapkan bisa menyelamatkan demokrasi dengan menolak presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Sebab keberadaan presidential threshold dinilai bisa merusak kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).
Presidential Threshold Adalah Pengebirian Hak Konstitusi Rakyat
Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menganggap kberadaan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan bentuk pengebirian hak konstitusi warga negara Indonesia.
Ambang Batas Presidential Threshold 20 persen Dinilai Merusak Demokrasi
Ganjalan dalam proses demokrasi di Indonesia adalah ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen dari jumlah kursi parpol di DPR, atau 25 persen dari suara nasional parpol.
Hasil Survei Pilpres Sia-sia Jika PT Masih 20 Persen, Adanya Hanya Capres Boneka
Hasil survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 akan sia-sia jika ambang batas pencalonan atau presidential threshold masih 20 persen.
Menghapus Presidential Threshold, DPD RI: Itu Murni Suara Rakyat
DPD RI telah menyuarakan terkait calon presiden perseorangan sejak tahun 2009 dan hal tersebut harus dikaji dalam wacana amendemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dorong Amandemen Kelima, LaNyalla: Presidential Threshold Terbukti Kebiri Kedaulatan Rakyat
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kembali berbicara pentingnya Amandemen ke-5 UUD 1945.
Kran Calon Presiden Independen Perlu Dibuka Untuk Meminimalisir Dominasi Partai Besar
Kran calon presiden independen perlu dibuka untuk meminimalisir dominasi partai besar.
Ambang Batas Presiden Tidak Demokratis, Masyarakat Dipaksa Terima Capres Partai Besar
Penerapan ambang batas pencalonan presiden (Presidential threshold) 20 persen hanya menguntungkan partai besar dan tidak demokratis.
Eks Staf Ahli Panglima TNI: Pemilu Dibiayai Cukong Menghasilkan Pemimpin Boneka Plus Koruptor
Eks Staf Ahli Panglima TNI, Deddy S. Budiman mengungkap kebobrokan sistem demokrasi di era sekarang ini.
Sidang Gugatan Presidential Threshold Rizal Ramli Digelar Pekan Depan
Gugatan atas UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) akan disidangkan pekan depan.
Jangan Biarkan Koalisi Cukong dan Oligarki Pengaruhi MK, Refly Harun: Kuncinya di Jokowi!
Presiden Joko Widodo menjadi kunci gugatan Judicial Review (JR) ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Jika Gugatan PT Dikabulkan MK, Refly Harun Ibaratkan Calon Presiden Seperti Rhoma Irama dan Anis Baswedan
Jika gugatan Judicial Review (JR) Ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), bisa saja semua Parpol berpeluang mencalonkan presiden.