rmoljatim

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri menetapkan dua orang pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak dagang pada tahun anggaran 2018 dan 2019. 

PT Pelayaran Sakti Inti Makmur (PSIM), operator kapal cepat KM Ekspress Bahari tujuan Gresik - Bawean, menaikkan tarif harga tiket bagi penumpang seiring dengan naiknya harga BBM.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meresmikan Rumah Anak Prestasi yang berada di Jalan Nginden Semolo No 23 Surabaya, Rabu (7/9).

Anggota DPRD provinsi Jatim Agusdono Wibawanto menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat tidak tepat. Kebijakan itu dinilai akan membebani masyarakat kecil, karena menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung.

Penyakit stroke tidak bisa dianggap sepele. Sekalipun disebut hanya ringan, tapi dampak yang diakibatkan bisa membuat separuh anggota tubuh mati.

Isu perang dingin antara Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurachman tak bisa dilepaskan dari sepak terjang keduanya dalam mengomandoi bidang militer.

Perpanjangan jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tidak akan mungkin terjadi kecuali ada perubahan UU TNI dan peraturan presiden dengan pertimbangan situasi genting.

Alasan tidak ada pilihan lain dalam menaikkan harga BBM subsidi sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo tidak bisa diterima akal sehat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi undangan tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu pagi (7/9).

Posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tampaknya tetap diberikan kepada PDIP Perjuangan. Hal ini terlihat dari kabar akan dilantiknya Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan RB oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresiden, Rabu siang nanti (7/9).

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dianggap bukan sepenuhnya kesalahan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dianggap bukan sepenuhnya kesalahan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, dr Benyamin Kristianto berharap kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Biro Hukum segera melakukan komunikasi ke Kementrian Dalam Negeri agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tenaga Keperawatan dapat segera disahkan menjadi perda. 

Kritik dilayangkan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta, Mukhaer Pakkanna pada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Usai menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah diminta memutakhirkan data penerima bantuan langsung tunai (BLT).