RUU Perampasan Aset

Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset sudah masuk ke DPR. Pemerintah meminta RUU tersebut agar segera diproses oleh DPR.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, diyakini PDI Perjuangan, bakal berlangsung lama dan penuh perdebatan.

Fokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, menjadi alasan DPR RI belum membahas Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana.

Sikap Presiden Joko Widodo yang mendesak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dikebut agar dapat segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat dukungan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Presiden Joko Widodo mendorong DPR RI untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah dan sedang dalam pembahasan di DPR RI.

Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana didorong untuk segera disahkan. Nantinya, RUU tersebut bisa menjadi payung hukum dalam upaya pengembalian aset negara yang dikorupsi.

Komisi III DPR RI mendukung RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang ramai diperbincangkan dan harapan PPATK mendapat akselerasi dalam prosesnya.