Upaya perlawanan melalui banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana isinya adalah perintah menunda Pemilu Serentak 2024, resmi dilayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tunda Pemilu
Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu untuk Cek Ombak Muluskan Target Politik Besar
Munculnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menghentikan tahapan Pemilu. Tujuannya untuk cek ombak dari kekuatan tertentu yang memiliki target politik lebih besar.
Putusan PN Jakpus Inkonstitusional, KPU Diminta Tetap Jalan Terus
Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menerima gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipandang melampui kewenangan. Argumentasinya, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili urusan penundaan Pemilu.
FDS UI Kritik Putusan PN Jakpus, Publik Ingin Pemilu Tepat Waktu
Putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menghentikan tahapan Pemilu 2024 banjir kritikan. Terbaru Forum Demokrasi Salemba Untuk Indonesia (FDS UI) Research dan Consulting yang mempertanyakan keputusan itu.
Putusan PN Jakpus Bertindak Melebihi Kekuasaannya
Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda Pemilu 2024 telah melanggar konstitusi.
Wakil Ketua Komisi III DPR: MA dan KY Segera Periksa Hakim PN Jakpus
Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) diminta segera memeriksa hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024.
PKB Menduga Ada Peran Asing di Balik Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu
Campur tangan asing disinyalir turut serta pada wacana penundaan Pemilu 2024 yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.
Demokrat Mengendus Upaya Terorganisir Tunda Pemilu
Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda proses dan tahapan Pemilu dinilai janggal.
Bawaslu: Kalau Mau Tunda Pemilu Harus Ubah UUD
Kisruh penundaan pemilu melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dimana sebabnya tidak lolos verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu Serentak 2024, turut dikomentari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Putusan Menunda Pemilu 2024, KAMI Desak Hakim PN Jakpus Dicopot
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendesak Komisi Yudisial (KY) mencopot hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan KPU RI menunda proses dan tahapan Pemilu 2024.
Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Bisa Jadi Test the Water
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024 menuai polemik di tengah masyarakat.
Soal Pemilu Ditunda, PDIP Dukung KPU Banding Putusan PN Jakpus
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto langsung melakukan konsultasi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengenai putusan PN Jakarta Pusat terkait gugatan yang diajukan Partai Prima.
Putusan PN Jakpus Ciptakan Kekacauan Ketatanegaraan
Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia, Dr. Fahri Bachmid berpendapat bahwa putusan PN Jakarta Pusat soal gugatan Partai Prima bercorak ultra vires dan potensial menciptakan kekacauan ketatanegaraan.